KOMISI III MINTA PEMBERATANSAN TERORISME HARUS MENJUNJUNG TINGGI HAM

04-09-2009 / KOMISI III

 Komisi III DPR RI meminta Kapolri dalam penegakan dan pemberantasan kejahatan terorisme, harus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, serta dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan olek Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan saat melakukan Rapat Kerja dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/9).

Mengkomentari hal tersebut, BHD menjelaskan bahwa Polri dalam hal pemberantasan terorisme tetap menjunjung tinggu Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana yang telah diatur didalam UU.

Mengenai informasi yang beredar, berkaitan dengan adanya sinyalemen dimana Kepolisan akan mengwasi para dai yang melakukan ceramah di mesjid-mesjid. Karena takut adanya gerakan radikalisasi, pengawasan terhadap kegiatan dakwah di Masjid, Polri menurut BHD tidak akan pernah mengeluarkan kebijakan tersebut karena bukan kewenangan kepolisian.

“Pemberantasan teroris yang dilakukan Polri berdasarkan ketentuan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Termasuk UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris dan UU No. 39/1999 tentang HAM,” kata Bambang.

Menurut Kapolri, dengan mengikuti aturan hukum ini maka langkah kepolisian dapat diukur dan jelas. Bahkan personel polisi yang melakukan langkah tidak sesuai dengan aturan hukum akan dikenai sanksi, baik hukum maupun internal kepolisian.

Sementara itu, tindakan razia yang dilakukan oleh Polri dalam rangka pencegahan terhadap potensi gangguan maupun kerawanan yang dapat berkembang menjadi bentuk kejahatan. tambah BHD, bersifat situasional sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dikresi kepolisian dengan tetap mengindahkan kesimbangan antara perlindungan HAM dan kepentingan umum.

Dalam isi kesimpulannya yang lain, Komisi III DPR juga meminta Kapolri Bambang Hendarso Danuri untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan tugas termasuk pengelolaan keuangan Polri di tingkat Mabes sampai dengan satuan kerja Polres, serta meminta kepada Kapolri untuk meningkatkan pelayanan laporan Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar tentangkasus dugaan penyuapan kepada pejabat KPK sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.(nt)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sidang Virtual Pengadilan Tinggi Terkendala Akses Internet, Komisi III Akan Evaluasi
15-10-2021 / KOMISI III
Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menjalankan sidang virtual demi menjaga jarak dan menghindari penyebaran virus Covid-19. Langkah ini diambil berlandaskan surat...
Komisi III Pantau Penanganan Kasus oleh Polda dan BNNP Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati informasi sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi...
Komisi III Apresiasi Kinerja Kejati Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati dua persoalan yang menonjol dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yakni minimnya...
Rano Alfath Apresiasi Permintaan Maaf Kepolisian atas Tindakan Represif Anggotanya
15-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath mengapresiasi kerja cepat Polri, baik Kapolresta Tangerang maupun Kapolda Banten terkait tindakan...