KOMISI III MINTA PEMBERATANSAN TERORISME HARUS MENJUNJUNG TINGGI HAM

04-09-2009 / KOMISI III

 Komisi III DPR RI meminta Kapolri dalam penegakan dan pemberantasan kejahatan terorisme, harus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, serta dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan olek Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan saat melakukan Rapat Kerja dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/9).

Mengkomentari hal tersebut, BHD menjelaskan bahwa Polri dalam hal pemberantasan terorisme tetap menjunjung tinggu Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana yang telah diatur didalam UU.

Mengenai informasi yang beredar, berkaitan dengan adanya sinyalemen dimana Kepolisan akan mengwasi para dai yang melakukan ceramah di mesjid-mesjid. Karena takut adanya gerakan radikalisasi, pengawasan terhadap kegiatan dakwah di Masjid, Polri menurut BHD tidak akan pernah mengeluarkan kebijakan tersebut karena bukan kewenangan kepolisian.

“Pemberantasan teroris yang dilakukan Polri berdasarkan ketentuan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Termasuk UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris dan UU No. 39/1999 tentang HAM,” kata Bambang.

Menurut Kapolri, dengan mengikuti aturan hukum ini maka langkah kepolisian dapat diukur dan jelas. Bahkan personel polisi yang melakukan langkah tidak sesuai dengan aturan hukum akan dikenai sanksi, baik hukum maupun internal kepolisian.

Sementara itu, tindakan razia yang dilakukan oleh Polri dalam rangka pencegahan terhadap potensi gangguan maupun kerawanan yang dapat berkembang menjadi bentuk kejahatan. tambah BHD, bersifat situasional sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dikresi kepolisian dengan tetap mengindahkan kesimbangan antara perlindungan HAM dan kepentingan umum.

Dalam isi kesimpulannya yang lain, Komisi III DPR juga meminta Kapolri Bambang Hendarso Danuri untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan tugas termasuk pengelolaan keuangan Polri di tingkat Mabes sampai dengan satuan kerja Polres, serta meminta kepada Kapolri untuk meningkatkan pelayanan laporan Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar tentangkasus dugaan penyuapan kepada pejabat KPK sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.(nt)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III dan Kemenkumham Setujui RUU KUHP di Pembahasan Tingkat I
25-11-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang digelar di Ruang Rapat...
Pasal Penghinaan Pemerintah Diusulkan Sebagai Delik Aduan dalam RUU KUHP
24-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengusulkan pasal penghinaan pemerintah yang terdapat pada Pasal 240 dan 241 Rancangan Undang-Undang...
‘Restorative Justice’ Harus Satu Nafas dengan Aspek Korektif dan Rehabilitatif
23-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan penerapan Restorative Justice harus dikembalikan pada konsep awal yakni paradigma pendekatan Restorative...
Polri Diminta Terjunkan Tim Dokter Kesehatan Tangani Korban Gempa Cianjur
23-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri untuk menerjunkan Tim Dokter Kesehatan untuk menangani korban gempa...