Hukuman Mati Bagi Akil, Revolusi Penegakan Hukum

03-10-2013 / KOMISI III

Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika mengaku prihatin mendapat kabar tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar dalam kasus dugaan suap. Baginya kondisi ini menunjukkan bangsa memerlukan revolusi dalam penegakan hukum bukan lagi sekedar reformasi hukumItu bisa dimulai dengan hukuman mati bagi sang hakim.

"Salah satu pemberat orang dihukum adalah posisi jabatannya. Kalau proses hukum ternyata memenuhi semua persyaratan demi rasa keadilan ide Pak Jimly (hukuman mati bagi hakim Akil) perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari revolusi penegakan hukum," tandasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/13).

Ia menyebut sejumlah langkah reformasi peradilan seperti peningkatan anggaran, kenaikan gaji, remunerasi ternyata belum cukup kuat mendorong penegak hukum bekerja dengan baik. Apalagi dalam RDPU minggu ini komisi yang dipimpinnya baru saja menerima data sepak terjang  mafia hukum yang mengatur sejumlah kasus yang ditangani aparat.

"Dalam konteks revolusi hukum itu KPK kita dorong untuk fokus menangani kasus-kasus besar, yang kecil tinggalkan dulu, yang big fish kita sikat rame-rame," papar politisi FPD yang tahun depan mencalonkan diri menjadi senator DPD.

Ia berharap dalam kasus suap Ketua MK ini segenap pihak  tidak rame-rame mengusulkan mengganti sistem yang sudah ada. Baginya yang penting sekarang adalah perbaikan, khusus bagi MK perlu mengefektifkan pengawasan bagi para hakim karena kekuasaan tanpa pengawasan pasti korup.

"Majelis kehormatan sudah dibentuk silahkan bekerja tetapi bagi saya begitu tersangka ditetapkan KPK, jangan sampai lewat 1x24 jam, segera beri sanksi  diberhentikan dengan tidak hormat dari MK. Soalnya ini hakim yang memegang palu atas nama Tuhan," pungkas dia. (iky)foto:wahyu/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kepolisian Harus Menggelar Proses Etik untuk Penanganan Kasus 'Polisi Peras Polisi'
06-02-2023 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong kepolisian agar menggelar proses etik Kisruh Bripka Madih dan eks penyidik Polda...
Sahroni Minta Polri Usut Tuntas Perubahan Frasa Putusan MK
05-02-2023 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri mengusut tuntas laporan terhadap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait...
Taufik Basari: Komisi III Jadwalkan Ulang Rapat dengan Keluarga Hasya
03-02-2023 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan Komisi III DPR bakal mengagendakan ulang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan...
Jangan Ada Diskriminasi Antarpengguna Jalan
02-02-2023 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak usulan sepeda motor besar atau moge bisa melintasi jalan tol. Menurut...