Anggaran Daerah Tertinggal Harus Lebih Besar

04-10-2013 / BADAN ANGGARAN

Daerah-daerah tertinggal yang jauh di pelosok Nusantara perlu mendapat perhatian khusus dengan mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar dari yang biasanya. Anggaran tersebut khususnya menyangkut pembangunan infrastruktur jalan.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Yasonna H Laoly (F-PDI Perjuangan) menegaskan hal tersebut Kamis (3/10). Ia memimpin rapat Banggar untuk Panja Belanja Daerah dengan Dirjen Kemendagri. “Ada keinginan kita men-treatment daerah-daerah tertinggal ini lebih khusus lagi. Tetapi, formula yang digunakan masih ada perbedaan-perbedaan pendapat,” kata Yasonna.

Menurut Yasonna, bila tidak ada perlakuan khusus, daerah tertinggal akan semakin tertinggal. Untuk membangun jalan di pedalaman atau di kampung-kampung, sulit sekali mendapatkan anggaran dari APBN, karena dianggap bukan jalan nasional. Dana dari APBD pun terlalu kecil untuk bisa membangun infrastruktur. Perlu ada terobosan baru, agar infrastruktur di pedalaman daerah tertinggal bisa dibangun.

Yasonna lalu mencontohkan, di daerah terpencil seperti Nias, infrastruktur jalan sudah dibangun dengan sangat baik. Anggarannya bukan dari APBN, tapi karena ada bencana tsunami yang pernah menghancurkan kawasan ini. Akhirnya, anggaran perbaikan infrastruktur datang ke Nias untuk dimanfaatkan membangun berbagai sarana publik dan infrastruktur.

“Di Nias, ada banyak daerah yang sejak Tuhan menciptakan pulau Nias belum pernah disentuh oleh jalan. Kalau APBD diharapkan enggak mungkin. Nias itu tertolong karena tsunami. Jadi, karena tsunami, ada dana 4 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi. Akibat infrastruktur itu, Nias jadi sangat maju. Pesawat sudah 4 kali datang dan pergi dengan boeing,” ungkap anggota Komisi II ini.

Jadi, lanjut Yasonna, bencana tsunami telah membawa berkah. Bila tidak ada tsunami mungkin tidak bisa keliling di Nias. Di sinilah pentingnya daerah tertinggal mendapat pos anggaran khusus untuk membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jalan terbukti membawa multiplayer effect pada kemajuan suatu daerah. “Jadi harus ada skala prioritas. Itu yang terbukti di Nias.” (mh), foto : odjie/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bappenas Harus Pikirkan Kekurangan Guru di Daerah
16-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) harus memikirkan bagaimana solusi atas persoalan kekurangan guru di berbagai daerah. Kemampuan...
Ibas Yudhoyono Minta Program Prioritas RAPBN 2023 Direncanakan Dengan Bijak
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono meminta, program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Marwan Cik Hasan Tekankan Mitigasi Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen Tercapai
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan pada pemerintah untuk memitigasi rencana postur defisit AnggaranPendapatan dan Belanja...
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Defisit APBN 2023 di Angka 2,85 Persen
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 berada di titik maksimal 2,85 persen dari...