Komisi III Bahas Anggaran Pengamanan Pemilu

21-10-2013 / KOMISI III

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI menilai usulan anggaran pengamanan Pemilu 2014 yang disampaikan kepolisian patut dipertimbangkan. Persetujuan patut segera dilakukan agar persiapan dapat dimulai oleh korps Bhayangkara tersebut.

"Saya rasa kita harus mendukung kepolisian untuk anggaran pengamanan pemilu. KPU sudah bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara untuk melindungi data hasil pemilu sehingga tidak diserang, sedangkan Polri menjaga secara fisik," kata anggota Komisi III Nasir Djamil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDPdi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (21/10/13).

Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan persetujuan terhadap anggaran tersebut harus dikawal oleh komisi hukum apabila dipandang perlu dengan  membentuk Panja Penamanan Pemilu.

Pada bagian lain anggota Komisi III dari FPD Dasrul Jabar menyebut tidak seluruh anggaran yang diminta Polri dapat dipenuhi namun angkanya dipastikan lebih besar dibanding Pemilu 2009.

"Catatan saya yang dianggarkan sekitar Rp.2,5 triliun, memang tidak sesuai yang diajukan. Tapi yang perlu diperjuangkan Komisi III di Badan Anggaran adalah rupiah murninya. Ini penting karena pemilu yang aman adalah kebutuhan yang sangat strategis, menyangkut nasib bangsa kedepan," tandasnya.

 Sementara itu dalam penjelasannya Asisten bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena) Kapolri Irjen Pol. Sulistyo Ishak menyebut anggaran pengamanan yang diusulkan adalah Rp.4,1 triliun lebih besar dibandingkan Pemilu 2009 lalu Rp.1,8 triliun.

"Sekarang naik  tentu karena ancaman lebih berat di 2014. Kami ingin angka yang lebih proporsional, personil lebih besar, dukungan BBM yang mendekati harga kekinian, menyesuaikan dengan inflasi dan pertimbangan lain," paparnya.

 Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin yang memimpin jalannya sidang mengatakan keputusan persetujuan terhadap anggaran tersebut dilakukan setelah mendengar pendapat akhir seluruh fraksi. Setelah itu barulah disampaikan kepada Badan Anggaran untuk dibahas lebih lanjut. (iky)foto:wahyu/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kepolisian Harus Menggelar Proses Etik untuk Penanganan Kasus 'Polisi Peras Polisi'
06-02-2023 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong kepolisian agar menggelar proses etik Kisruh Bripka Madih dan eks penyidik Polda...
Sahroni Minta Polri Usut Tuntas Perubahan Frasa Putusan MK
05-02-2023 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri mengusut tuntas laporan terhadap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait...
Taufik Basari: Komisi III Jadwalkan Ulang Rapat dengan Keluarga Hasya
03-02-2023 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan Komisi III DPR bakal mengagendakan ulang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan...
Jangan Ada Diskriminasi Antarpengguna Jalan
02-02-2023 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak usulan sepeda motor besar atau moge bisa melintasi jalan tol. Menurut...