BAKN DPR RI - Tata Kelola BUMN Buruk
Berdasarkan hasil penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2013 bahwa masih banyak terjadi kasus penyimpangan keuangan Negara di lingkungan BUMN, dan sebagian besar BUMN belum memiliki tata kelola (Good Corporate Governance/GCG) yang baik.
“Potensi kerugian Negara, dan kekurangan penerimaan di BUMN senilaiRp2,60 triliun,” ungkap Ketua BAKN Sumarjati Arjoso, hadir pula Anggota BAKN Eva Sundari dan Fahri Hamzah, saat Konferensi Pers di Gedung DPR, Rabu (20/11).
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester(IHPS)I Tahun 2013 terdapat 21 Objek Pemeriksaan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil penelaahan BAKN DPR RI atas Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2013 terkait BUMN, BAKN menemukan ada 510 kasus penyimpangan keuangan Negara diantaranya sebanyak 234 kasus terkait kelemahan SPI dan sebanyak 276 kasus terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
“Dari total 510 kasus, sebanyak 93 kasus merupakan kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian,” papar Sumarjati.
BAKN DPR RI juga menyampaikan menemukan penyimpangan 28 kasus ketidakefektifan senilai Rp44,75 triliun di beberapa BUMN.Tingginya nilai ketidakefektifan di BUMN mengindikasikan bahwa pengelolaan kegiatan di BUMN tidak tepat sasaran.
Lebih lanjut, Sumarjati mengatakan bahwa hasil penelaahan BAKN terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI atas BUMN tersebut, BAKN DPR RI berkesimpulan bahwa memisahkan kekayaan BUMN dari Keuangan Negara sebagaimana diinginkan oleh beberapa pihak yang mengajukan Judicial Riview terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke Mahkamah Konstitusi adalah tidak tepat dan harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Menurut BAKN, Hal ini didasarkankarena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yaitu ayat (2) Cabang-cabang Produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, kemudian ayat (3) Bumi dan air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Yang harus dipisahkan adalah pengelolaan BUMN, yang harus profesional dan independent dengan melepaskan campur tangan politik dan kekuasaan pada bisnis BUMN,” tegasnya. ((as) foto:wahyu/parle
Rincian Kasus Keuangan Negara di BUMN
|
No. |
ObjekPemeriksaan |
Nama BUMN |
Jumlah Kasus |
Jumlah Kerugian Negara |
Jumlah Potensi Kerugian Negara |
Jumlah Kekurangan Penerimaan Negara |
|
1 |
Subsidi Listrik TA 2012 |
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) |
6 |
- |
42,17milyar
|
47,06 milyar
|
|
2 |
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah TA 2012 |
Perum BULOG |
3 |
- |
211,94 juta
|
707,66 milyar |
|
3 |
Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri TA 2012 |
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
|
1 |
- |
- |
1,07 milyar
|
|
4 |
Penyelengaaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi dan Pengelolaan Biaya Pemeliha-raan dan Pengoperasian Prasaran Perkeretaapian (IMO) TA 2012 |
PT Kereta Api Indonesia (Persero) |
5 |
971 juta
|
- |
736 juta
|
|
5 |
Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2011 dan Semester I 2012 |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
9 |
- |
336,72milyar
|
- |
|
6 |
Pengelolaan Kredit TB 2011 dan Semester I 2012
|
pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
7 |
- |
1,12triliun
|
- |
|
7 |
Pengelolaan Aset Tahun Buku 2010 s.d.2012 (semester I) |
Perum Perumnas |
37 |
- |
- |
20,17milyar
|
|
8 |
Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai Tahun Buku 2012
|
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
4 |
- |
34,57 milyar
|
260 juta
|
|
9 |
Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai Tahun Buku 2012 |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
3 |
- |
111,50 milyar
|
- |
|
10 |
Pengelolaan Aset Tetap dan Properti Terbengkalai Tahun Buku 2012
|
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
1 |
- |
- |
740 juta
|
|
11 |
Pengelolaan Biayadan Kegiatan Investasi Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (s.d Semester I) |
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dan Anak Perusahaan |
4 |
349juta
|
15,67milyar
|
|
|
12 |
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan dan Biaya Produksi Tahun Buku 2010, 2011, dan 2012 (s.d.triwulan III)
|
pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. |
1 |
- |
5,30milyar
|
- |
|
13 |
Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan |
PT Pelabuhan Indonesia I s.d. IV |
3 |
- |
98,30 milyar
|
- |
|
14 |
Pengelolaan dan Pertang-gungjawaban Keuangan atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2010 dan 2011, dan biaya-biaya terkait pengadaan vaksin flu burung s.d. tahun 2011 |
PT Biofarma (Persero) |
1 |
- |
1,63 milyar
|
- |
Sumber: Diolah dari IHPS I 2013
