Soal JKN, Pusat Harus Segera Koordinasi Dengan Daerah

21-11-2013 / KOMISI IX

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tinggal beberapa hari lagi, menjelang 1 Januari 2014. Pemerintah pusat dihimbau segera lakukan koordinasi menyeluruh dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati, Rabu (201/1). Koordinasi ini penting, karena menyangkut belum meratanya standar kompetensi  para dokter, ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan penentuan tarif rumah sakit. Apalagi, peraturan turunan dari UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga belum ada.

Menurut anggota F-PPP itu, seiring dengan desentralisasi, pemerintah pusat harus intens melakukan pendekatan dengan Pemda-Pemda. Di tengah arus desentralisasi ini, keberpihakan Pemda pada kesehatan dan kesejahteraan rakyat dirasa belum memadai. Di lain pihak, tampaknya hanya rumah sakit-rumah sakit vertikal saja yang terlihat berbenah menjelang 1 Januari ini.

“Padahal, dalam program JKN ini, semua stakeholder terkait pelayanan kesehatan harus ikut berbenah, baik swasta, rumah sakit vertikal, rumah sakit satelit, atau rumah sakit afiliasi. Pusat harus segera lakukan sosialisasi agar timbul kesadaran dari Pemda dan stakeholder, sehingga ada penyamarataan dalam segala hal.”katanya.

Okky menilai, untuk pelaksanaan JKN ini, Pemda DKI terlihat lebih baik. Dinas Kesehatan DKI sudah melakukan kerja sama dengan Fakultas Kedokteran UI untuk meningkatkan kompetensi dokter. Para dokter yang sudah lulus diberi kesempatan magang di Puskesmas-puskesmas. “Tujuannya win-win solution. Bagi si dokter menambah jam terbang. Sementara di puskesmas ada peningkatan kompetensi bagi para dokter yang ada di puskesmas itu,” jelas Okky.

Sementara bagi para mahasiswa Fakultas Kedokteran, lanjut Okky,  mereka diterjunkan ke masyarakat untuk melakukan kegiatan promotif dan preventif. Dengan begitu, masyarakat jadi lebih berdaya dan bagi calon dokter jadi punya keterampilan komunikasi kesehatan yang baik dengan masyarakat. Inilah contoh yang baik dari DKI Jakarta. Dan Pemda lainnya harus pula bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran setempat. (mh)foto:wahyu/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Program Dapur Sehat Diharapkan Berdampak pada Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Gowa
04-02-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengapresiasi Pemerintahan Kabupaten Gowa atas percepatan penurunan stunting. Pemerintah daerah dianggap mempunyai...
Perlu Edukasi dan Keterlibatan Tokoh Masyarakat Guna Turunkan Angka Stunting di Kabupaten Gowa
03-02-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai perlu adanya edukasi dan keterlibatan tokoh masyarakat guna menurunkan angka stunting di...
Perlunya Kampanye Masif Untuk Turunkan Angka Stunting Di Gowa
03-02-2023 / KOMISI IX
Pemerintah saat ini menargetkan persoalan stunting atau gagal tumbuh kembang anak akibat gizi kronis di seluruh daerah bisa turun menjadi...
Legislator Soroti Pelaksanaan Program PMT Di Batam
03-02-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyoroti efektivitas program pemerintah terkait Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita yang mengalami...