Komisi IX Pertanyakan Progres Rekomendasi Panja Outsourching

25-11-2013 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI, Indra mempertanyakan progres dari rekomendasi Panja Outsourching Komisi IX yang telah diserahkan secara resmi pada Rabu, 13 Maret 2013 lalu. Hal tersebut disampaikan Indra, saat Raker dengan Menteri Tenaga Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/11)

Indra mengharapkan Menakertrans, Muhaimin Iskandar, melaporkan secara komprehensif rekomendasi nomor berapa yang sudah dijalankan, rekomendai yang belum dilaksanakan dan bagaimana tindak lanjut Kemenakertrans

“Saya merasa seharusnya rekomendasi panja BUMN menjadi  energi buat Kemenakertrans untuk menegakkan norma-norma ketenagakerjaan di lingkungan BUMN,” kata politisi PKS ini.

Menurutnya, dalam laporan Menakertrans hanya perkembangan yang sebenarnya tidak ada  yang signifikan seperti diasumsikan oleh IndraLaporan Menakertrans  hanya tergambar  beberapa BUMN dan itupun informasi yang didapat di lapangan tidak sejalan dengan laporan Menakertrans.

“Padahal kita tahu rekomendasi BUMN menyangkut seluruh BUMN dan  penyimpangan ketenagakerjaan, praktek outsourching yang menyimpangpraktek karyawan kontrak yang mengabaikan UU, itu masih terjadi di BUMN,” paparnya.

“Dan rekomendasi Panja pun untuk seluruh perusahaan di lingkungan BUMN. Jadi saya berharap mungkin ada hal yang tidak tertulis yang ingin disampaikan Menakertrans nanti,” harapnya.

Dijelaskan Indra, TUPOKSI Kemenakertrans adalah  menegakkan norma ketenagakerjaan sebagaimana dimandatkan  UU

Jika  Kemenakertrans tegas dalam rangka  menjalankan UU Nomor 13 Tahun 2003,  dirinya yakin teman-teman dari komisi IX akan berada di belakang Kemenakertrans.  

“Saya yakin bukan hanya  DPR  tapi juga para  buruh korban  dari sistem  outsourching,”  tegas  Indra. (sc)/foto:iwan armanias/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Desak Menkes Evaluasi Atas Program dan Anggaran Kemenkes Tahun 2022
27-01-2023 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengungkapkan Komisi yang dipimpinnya mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengevaluasi secara menyeluruh...
Legislator Nilai Program PMT Ibu Hamil Periode Tahun 2019-2022 Paling Buruk
27-01-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai agar program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil periode tahun 2019-2022...
Bentrok Berdarah di PT GNI, Netty Aher Menyoal Perppu Cipta Kerja
26-01-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher kembali menyoal kericuhan yang menewaskan dua orang tenaga kerja di PT Gunbuster...
Legislator Tekankan Kesejahteraan Honorer Nakes dan Non-Nakes Patut Diperjuangkan
25-01-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto menyatakan kesejahteraan pegawai honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Non Nakes patut diperjuangkan....