PANSUS ORANG HILANG REKOMENDASIKAN PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM ADHOC

28-09-2009 / PANITIA KHUSUS

Panitia Khusus (Pansus) Orang Hilang DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk membentukan Pengadilan HAM Adhoc dan meminta pemerintah serta pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas Ham masih dinyatakan hilang.

Demikian isi salah satu rekomendasi yang diberikan Pansus Orang Hilang dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/9)

“Sehubungan dengan keterbatasan masukan maupun data kepada pansus, sehingga kami hanya dapat merekomendasikan berdasarkan masukan dari Komnas HAM, dan juga saksi, korban dan keluarga korban bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan dalam peristiwa penculikan dan penghilangan para aktivis 1997-1998 dalam bentuk pembunuhan, perampasan dan penghilangan secara paksa terhadap penduduk sipil," kata Ketua Pansus Orang Hilang Effendi Simbolon (F-PDIP).

Selain itu, dikesempatan yang sama Pansus juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban hilang, dan meminta pemerintah segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktek penghilangan paksa di Indonesia.

Dengan adanya keputusan DPR kali ini, Effendi Simbolon menegaskan, Jaksa Agung Hendarman Supandji harus segera melakukan penyidikan kasus orang hilang yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM supaya dapat segera diadili di pengadilan HAM Ad Hoc. “Pembentukan HAM Ad Hoc dilakukan oleh presiden melalui keppres”tegasnya.

Ia berharap, presiden dapat segera menindaklanjuti putusan DPR terkait rekomendasi ini supaya kasus orang hilang dapat segera diketahui kejelasannya.(as/nt)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Serap Aspirasi, RUU Landasan Kontinen Gali Potensi Bangsa
29-09-2021 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Landasan Kontinen TB Hasanuddin menekankan tujuan penyusunan RUU Landasan Kontinen di antaranya...
Jangan Parsial, RUU Landasan Kontinen Harus Komprehensif
29-09-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Komisi IV DPR Riezky Aprilia menekankan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Landasan Kontinen harus komprehensif yang mencakup sejumlahaspek mulai dariaspek...
RUU Landas Kontinen Optimalkan Kepentingan Nasional
24-09-2021 / PANITIA KHUSUS
Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen yang sedang dirumuskan DPR RI diproyeksikan untuk mengoptimalkan kepentingan nasional di laut. Namun, RUU usulan...
Rudy Mas'ud Setuju Pemutakhiran Perlengkapan Penelitian Landasan Kontinen
16-09-2021 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Landasan Kontinen DPR RI Rudy Mas'ud menyetujui usulan tentang pemutakhiran perlengkapan kapal-kapal yang digunakan dalam...