Kekhawatiran KPK Cukup Rasional

03-04-2014 / B.A.K.N.

Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR yang sekaligus sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Sumarjati Aryoso menilai cukup rasional jika KPK khawatir akan dana bantuan sosial (bansos) yang kurang transparan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pencairan dana sosial di 14 Kementerian menjelang pemilu, termasuk di Kementerian Agama. Hal tersebut diungkapkan Sumarjati kepada Parle, Kamis (3/4)

“Cukup rasional kekhawatiran KPK tersebut karena meningkatnya pencarian dana bantuan sosial di Kementerian-kementerian. Kami hanya bisa berharap agar jangan sampai dana bansos itu digunakan untuk pencalegan atau pencapresan. Karena pada dasarnya bansos itu memang untuk rakyat tanpa ada embel-embel partai tertentu di dalamnya,”ungkap Sumarjati.

Khusus untuk di Kementerian Agama yang notabene menjadi mitra kerjanya di Komisi VIII DPR RI, Sumarjati malah mempertanyakan bantuan sosial yang sudah dicairkannya. Mengingat sampai hari ini masih banyak masyarakat atau siswa yang belum menerima BSM (Bantuan siswa miskin). Bahkan tunjangan guru di bawah Kementerian agama pun belum juga dibayarkan. Padahal sejak 2013 Dirjen Pendidikan Islam Kemenag berjanji kepada DPR akan menyelesaikan hal itu dan membayar tunjangan guru. Namun hingga saat ini menurut Sumarjati hal tersebut belum juga dilakukannya.

“Saya sampai malu lho kalau ketemu masyarakat di daerah-daerah, karena sesuai janji Dirjen Pendis akan membayar tunjangan guru di bawah Kemenag, juga menyalurkan BSM ke masyarakat miskin, namun pada kenyataanya sampai sekarang belum juga dilakukan. Kalau sudah begini, masyarakat yang menagih janji pemerintah tersebut kepada kami,”ujar politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.

Oleh karena itu seusai masa reses DPR,Komisi VIII akan langsung memanggil Dirjen Pendis Kementerian Agama untuk menjelaskan hal tersebut. Bahkan tidak tertutup kemungkinan hal tersebut juga akan disampaikan kepada Menteri Agama. (Ayu), foto : andri/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BAKN DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
15-07-2022 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan tidak menaikkan...
BAKN Gelar Audiensi Terkait Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan
05-07-2022 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar audiensi denganCenter for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) membahas terkait dengan Cukai...
BAKN Desak Kementerian ATR Terbitkan PP tentang Tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas
04-07-2022 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR)/BPN untuk segera...
Telaah Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau, BAKN DPR Kunjungi IPB University
23-06-2022 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan kunjungan BAKN DPR RI ke Institut Pertanian Bogor (IPB)...