Perlu Langkah Cerdas Atasi Pembengkakan Subsidi BBM

26-05-2014 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mendesak  harus ada langkah yang lebih cerdas oleh Pemerintah untuk mengatasi beban subsidi yang kian membebani APBN. Usulan Wagub DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) supaya DKI menyetop penggunaan premium perlu menjadi pertimbangan. “ Kalau kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya bisa dilakukan seperti itu, bisa membatasi subsidi secara signifikan. Ini bisa menyelamatkan ekonomi kita,” ujar Tamsil Linrung di Jakarta, Senin (26/5).

Menurut politisi PKS ini, kenaikan harga BBM pada pertengahan tahun lalu tidak m a m p u menekan b e l a n j a subsidi BBM. Tahun ini pembengkakannya bahkan diperkirakan mencapai 35,26%. Dalam APBN 2014, pagu subsidi BBM, elpiji 3kg, dan BBN (bahan bakar nabati) ditetapkan sebesar Rp210,7 triliun. Namun, dalam Rancangan APBNPerubahan (RAPBN-P) 2014, pemerintah mengajukan revisi pagu belanja subsidi menjadi Rp285 triliun. Angka tersebut membengkak Rp74,3 triliun dari pagu awal.

 Sebagai salah satu solusi beban subsidi, ia mendukung usulan Wagub DKI Ahok sebaiknya subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di ibukota dicabut dan tidak diberlakukan kembali.

"Usul saya mengenai permasalahan BBM di Jakarta ini adalah sebaiknya subsidi untuk BBM itu dicabut dan dana subsidi itu bisa dialihkan untuk mendanai program-program pembangunan lainnya," kata Basuki.

Lebih lanjut Tamsil Linrung mengatakan, kalau semua lari ke subsidi, lari ke bansos ini berbahaya ke depan. Karena itu harus ada langkah-langkah pembatasan komsumsi premium di kota-kota besar. Apalagi, berdasar pengamatannya, motor-motor di kota besar lebih senang memakai pertamax, mereka tidak mau antri panjang-panjang menunggu premium. Justru yang banyak menggunakan premium  mobil-mobil yang mestinya menggunakan pertamax.

Ia menyebutkan, langkah yang radikal bisa dilakukan dengan menaikkan harga BBM. Tetapi kata Tamsil dalam kondisi sekarang, kenaikan BBM tentu tidak diharapkan apalagi dalam masa pilpres sekarang ini. “ Saya kira cukup beralasan untuk tidak melakukan ini,” tukasnya.

Anggota Dewan ini mengaku sudah mendengar hitungan-hitunganya kalau di kota-kota besar dilakukan pembatasan penjualan premium yang mencapai sekitar 2 juta kl. Ini merupakan penghematan yang cukup signifikan untuk menutupi angka subsidi yang sudah cukup tinggi.  “ Harus dilakukan sekarang jangan suka menunda-nunda. Mulai segera dan segera di realisasikan,” ucap Tamsil Linrung menambahkan. (mp)foto:naefuroji/parle/od


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bappenas Harus Pikirkan Kekurangan Guru di Daerah
16-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) harus memikirkan bagaimana solusi atas persoalan kekurangan guru di berbagai daerah. Kemampuan...
Ibas Yudhoyono Minta Program Prioritas RAPBN 2023 Direncanakan Dengan Bijak
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono meminta, program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Marwan Cik Hasan Tekankan Mitigasi Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen Tercapai
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan pada pemerintah untuk memitigasi rencana postur defisit AnggaranPendapatan dan Belanja...
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Defisit APBN 2023 di Angka 2,85 Persen
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 berada di titik maksimal 2,85 persen dari...