Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit  mengatakan, RAPBN 2015 yang disampaikan Presiden SBY sifatnya masih base line tahun 2014. Karena itu kalau tidak ada kebijakan yang radikal tidak mungkin Presiden baru punya kesempatan untuk menyampaikan program-program yang diperjuangkan selama kampanye.

Hal dikatakan  Noor Supit menjelang Sidang Paripurna DPR Selasa (19/8) menanggapi RAPBN 2015 yang disampaikan Presiden SBY tanggal 15 Agustus lalu. Dalam RAPBN 2015 tersebut antara lain disebutkan bahwa belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp 433,5 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk subsidi energy sebesar Rp 363,5 triliun dan subsidi non energy sebesar Rp 70,00 triliun.

Namun kata Noor Supit, bagi Presiden baru ada space yang disiapkan. Subsidi energy yang berjumlah Rp 433 T  memang harus dikurangi.  Bahkan konsep yang diajukan Banggar DPR bagaimana subsidi tersebut harus  dialihkan kepada sesuatu yang sangat produktif termasuk untuk program infrastruktur.

“Jadi space nya besar,” tambah dia.  Karena itu Banggar   pembahasan RAPBN 2015 lanjutan akan dilakukan setelah tanggal 21 Agustus dimana keputusan MK mengenai gugatan pilpres dilakukan. Dalam pembahasan nanti harus ada Tim pendampingan dari Presiden baru.

Karena itu pula dia berharap, Pemerintahan sekarang tidak mengambil kebijakan yang signifikan. Tim pendamping dari Presiden terpilih itu nanti yang dominan meski tidak formal. “Kita akan beri kesempatan sebesar-besarnya kepada Tim Ekonomi Presiden terpilih pada saat pembahasan RAPBN 2015 mulai Rabu depan sampai dengan tanggal 23 September,” ujar Noor Supit. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.