Komisi IX DPR Bentuk Tim Bahas Nasib Karyawan TPI

02-11-2009 / KOMISI IX

           Komisi IX DPR akan membentuk Tim Komisi yang bertugas menyelesaikan kasus Pailit TPI khususnya persoalan nasib tenaga kerja,sampai tuntas. "Nantinya tim ini juga akan mengundang Menakertrans untuk membicarakan persoalan pekerja di TPI,"kata anggota DPR dari PDIP Nursuhud saat Raker dengan Ketua Serikat Pekerja TPI Marah Bangun, RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz, di Gedung Nusantara I, Senin, (2/11).

            Menurut Nursuhud, selama ini proses advokasi terkait persoalan tenaga kerja selalu gagal karena tidak adanya konsistensi dalam menyelesaikan persoalan ini. "Karena itu para serikat kerja harus membangun langkah-langkah sistemik dengan serikat pekerja lainnya,"terangnya.

            Erwin Tunggul Setiawan (F-PDIP) menegaskan Komisi IX DPR harus segera mengadakan Rapat dengan Depnakertrans terkait persoalan tenaga kerja yang terancam pailit. "Apabila tidak tercapai pemerintah harus bertanggung jawab terhadap persoalan, karena itu kita mendukung adanya mediasa antara Pekerja dengan Pengusaha,"katanya.

        Sementara Gandung Pardiman (F-PG)mengatakan, DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas jika perlu kita akan mengundang pihak terkait persoalan tenaga kerja ini.

        Rieke Diah Pitaloka dari PDIP menilai berdasarkan peraturan KPI apabila TPI dinyatakan Pailit maka ijin siaran tidak serta merta dicabut tetapi kembali kepada negara. "Jadi selama negara tidak mencabut ijin TPI maka TPI tetap ada,"katanya.

        Berdasarkan UU Tenaga Kerja, paparnya, apabila terjadi pailit maka nasib karyawan harus diutamakan. "Ini semua ada jaminan dari negara terhadap nasib buruh,"terangnya.

        Dia menambahkan, apabila terjadi pailit maka perlu dipertimbangkan disusunnya regulasi bersama yang mengatur persoalan Pailit sehingga nasib karyawan TPI tetap menjadi prioritas.

        Ketua Serikat Pekerja TPI Marah Bangun menilai upaya mempailitkan TPI melanggar UU Ketenagakerjaan dan UU perselisihan hubungan industrial serta mengingkari UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS dan UU penyiaran. "Jadi dengan demikian yang dilanggar bukan hanya hak pekerja juga masyarakat penonton TPI berjumlah 4 juta orang dalam memperoleh informasi, pengetahuan dan hiburan,"tegasnya. (si, foto : olly) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tangani PMI Non-Prosedural, Komisi IX Minta Kesinambungan Koordinasi Pusat dan Daerah
12-08-2022 / KOMISI IX
Permasalahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural melalui ‘jalur tikus’ di Batam, Kepulauan Riau mendapat perhatian dari Komisi IX DPR...
Bulan Imunisasi, DPR Dorong Posyandu Jadi Garda Terdepan Pendukung Tumbuh Kembang Anak
12-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendorong Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) untukmengoptimalkan pelayanan imunisasidi tengah programBulan Imunisasi Anak Nasional...
Edy Wuryanto Dorong Pembangunan RS Bertaraf Internasional di Sambas
12-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai, keberadaan Rumah Sakit (RS) dan puskesmas merupakan sarana prasarana paling vital di...
Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Wabah Cacar Monyet
12-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan meski wabah cacar monyet atau monkeypox belum terkonfirmasi di tanah air, namun...