Banggar DPR Bahas Anggaran 3 Kementerian Koordinator

10-09-2014 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran DPR RI gelar rapat kerja dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM. Agenda utama raker adalah membahas pagu anggaran tahun 2015. Rapat berlangsung di ruang rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Selasa (09/09).

Dalam paparannya, Kemenko Kesra mendapatkan anggaran sebesar Rp 231 miliar. Anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Agung Laksono mengalami kenaikan, dari semula anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 218 miliar. Sementara, anggaran Kementerian Bidang Perekonomian mengalami kenaikan sebesar 1,94 persen. Di tahun 2014 anggaran Kementerian yang dipimpin Chairul Tanjung ini sebesar Rp 293 miliar, sedangkan di tahun 2015 ini, mendapat anggaran sebesar Rp 298 miliar.

Penurunan anggaran yang cukup signifikan terjadi di Kementerian Polhukam. Di tahun 2014, anggaran dipatok sebesar Rp 448 miliar. Namun, di tahun 2015 ini, anggaran Kementerian dipimpin oleh Djoko Suyanto ini mengalami penurunan sebesar 17,93 persen, menjadi Rp 367 miliar.

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit sempat menilai, anggaran Kemenko dan Kementerian tidak ada yang mengalami penurunan, namun ternyata dalam realisasinya justru berkurang. Pasalnya, nota keuangan tahun 2015 bersifat baseline, sehingga tidak ada perubahan anggaran, termasuk kementerian dan lembaga.

“Pada saat pemerintah mengajukan nota keuangan di Banggar, itu kan hanya baseline. Baseline itu diartikan tidak ada perubahan anggaran apalagi menurun di kementerian dan lembaga. Ternyata ada pengurangan anggaran,” jelas Ahmadi.

Politisi Golkar ini menambahkan, tugas kementerian yang mengkoordinasi berbagai kementerian harus efektif dan efisien. Untuk itu, kalau perlu dicover dengan biaya setimpal. Ia menilai, kelemahan dari pembangunan di Indonesia itu karena kurangnya koordinasi, sehingga banyak kegiatan yang over lapping antar kementerian dan lembaga.

“Selain itu, banyak program yg tidak fokus. Program di setiap kementerian atau lembaga tidak saling menunjang, melainkan berjalan sendiri-sendiri. Dampaknya kepada rakyat, berbagai program menjadi tidak tepat sasaran,” nilai Ahmadi.

Itulah yang menurut Ahmadi menjadi tugas Kemenko. Melakukan fungsi koordinasi antar kementerian dan lembaga, sehingga tercipta koordinasi yang semakin baik. Termasuk tugas Kemenko dalam pemerintahan yang baru nanti.

“Sangat perlu menyesuaikan dengan pemerintah yang baru. Makanya programnya nanti kita bahas seperti apa untuk disesuaikan juga dengan pemerintahan baru. Jangan biarkan kementerian dan lembaga berjalan sendiri-sendiri,” imbuh Ahmadi.

Sementara itu, Anggota Banggar Achsanul Qosasi menilai wajar jika anggaran Kemenko tidak terlalu besar. Pasalnya, tugas utamanya hanya melakukan koordinasi. Berbeda dengan Kementerian atau lembaga yang langsung mengerahkan program-program teknis.

“Karena sifatnya koordinatif, wajar saja anggaran tidak terlalu besar. Banggar tidak mempermasalahkan dan menyetujui itu. Namun, di pemerintahan baru nanti, Kemenko ini akan melakukan penyesuaian kembali, mengingat, kemungkinan ada kementerian yang dihilangkan,” tambah Achsanul.

Politisi Demokrat ini menyatakan apresiasi terhadap serapan ketiga Kemenko ini. Rata-rata penyerapannya hampir 100 persen. Ia menilai penggunaan anggaran cukup efektif, sambil menyesuaikan apa yang akan dilakukan pemerintahan mendatang. (sf)/foto:andri/parle/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Nevi Zuairina Minta Pemerintah Selesaikan Proyek Tol Padang-Pekanbaru Seksi I
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah untuk menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru (Sicincin) seksi I....
Hermanto Ingatkan Ancaman Nyata Krisis Pangan kepada Pemerintah
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto mengingatkan ancaman nyata akan terjadinya krisis pangan. Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Joko...
Marwan Cik Hasan: Tunda Belanja Anggaran yang Baru Berdampak 5-10 Tahun Mendatang
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan meminta penundaan belanja di Tahun Anggaran 2023 yang baru berdampak lima...
Perlu Rekonstruksi Anggaran Belanja Pendidikan Sesuai Amanat Konstitusi
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Kadafi menilai perlu adanya rekonstruksi anggaran belanja pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi...