Komisi III Pertanyakan Alasan KPK Tidak Segera Menahan Anggoro

04-11-2009 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil (F-PKS) mempertanyakan alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera menahan Bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo.

Hal tersebut dikatakan Nasir Jamil saat Komisi III DPR melakukan RDP dengan KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/11)

            "Kenapa KPK tidak segera bisa mendatangkan Anggoro? Padahal, jelas-jelas peran dia sudah terungkap luas. Saya minta penjelasan secara transparan mengenai apa sih kendala KPK hingga belum bisa membawa Anggoro sampai sekarang ini," papar Nasir.             Hal yang sama disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Edi Sitanggang, menurutnya kalau saja dari awal KPK langsung menahan Anggoro, mungkin dia tidak akan sempat kabur keluar negeri.

            Pendapat serupa di ungkapkan Nurdirman Munir dari FPG  ia menegaskan bahwa peran Anggoro sebenanya telah terungkap dan kenapa tidak langsung di tangkap.

            Menanggapi pertanyaan tersebut Ketua sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan mengatakan KPK kesulitan untuk segera menangkap Anggoro karena kendala hubungan kerjasama dengan luar negeri.

“Indonesia tidak mempunyai kerjasama ekstradisi dengan Singapura, negara tempat bos PT. Masaro Radiokom itu diduga mengamankan diri, kita juga tidak ada kerjasama dengan penyidik-penyidik luar negeri. Ini kendala juga”tegasnya.

Meskipun peran Anggoro jelas sudah terungkap di persidangan, kata Tumpak, tetap saja buron tersebut tidak bisa dibawa pulang. Untuk itulah saat ini pihaknya sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan beberapa pihak terkait. "Kita juga sudah bekerjasama dengan Interpol," kata dia.

Ketika ditanya tentang tentang bagaimana cara menangkapnya, Tumpak enggan berbagi cerita. Menurutnya itu langkah rahasia yang dilakukan KPK ke depan untuk segera "memulangkan" Anggoro.

Dikesempatan yang sama, Tumpak memaparkan mengenai kaitannya dengan hubungan, koordinasi, dan supervisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan saat ini berlangsung dengan baik.

“Pimpinan KPK telah melakukan pertemuan koordinasi dengan Jaksa Agung pada 8 Oktober 2009, dengan Kapolri di tanggal 14 Oktober 2009 dan pada tanggal 16 Oktober 2009 melakukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung, pertemuan tersebut dalam rangka meningkatkan kerjasama hubungan antar kelembagaan”tandasnya.

Bentuk nyata kedepan hasil dari rangkaian pertemuan tersebut, antara lain, saling memperkuat dengan tidak saling melemahkan dalam memberantas korupsi atau kesetaraan, memelihara komunikasi yang baik antar Pimpinan atau Penyidik dalam rangka pemberantasan korupsi, pertemuan secara berkala dan rutin dalam rangka kelancaran penanganan TPK, membantu penyidikan TPK yang dilaksanakan oleh Polri atau Kejaksaan terutama perkara yang sulit dan melaksanakan supervisi secara bersama-sama dengan peran sebagai pemicu bukan mencari-cari kesalahan dalam penanganan TPK.

Selain menjelaskan beberapa hal tersebut, dalam rapat kali ini, Tumpak menjelaskan bahwa KPK telah menyelamatkan keuangan negara sebanyak Rp139 miliar dari 31 kasus korupsi sepanjang tahun 2009.

Anggaran negara yang telah berhasil diselamatkan, lanjut Tumpak telah diserahkan ke kas negara dan kas daerah dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Anggaran tersebut kata Tumpak, disita dari 31 kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam melakukan penyitaan dan penangkapan KPK meminta bantuan Interpol, Polri, dan instansi lainnya.

Dalam rapat ini Tumpak juga berkesempatan menjelaskan mengenai kegiatan peyelidikan selama periode Januari sampai dengan Oktober 2009 dilaksanakan terhadap 62 kasus, sementara itu dalam hal penydikan dilaksanakan sebanyak 44 perkara yang terdiri dari perkara sisa tahun 2008 sebanyak 15 perkara dan perkara tahun 2009 sebanyak 29 perkara

Selain menyampaikan soal penindakan , pimpinan KPK juga menjelaskan upaya pencegahan, tugas dan kewenangannya, termasuk pagu dan realisasi anggaran lembaga tersebut.(nt)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Taufik Basari Sayangkan Tindakan Oknum Polisi yang Intimidasi Warganet
19-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyayangkan sikap beberapa oknum polisi yang memberikan ancaman dan intimidasi kepada netizen (warganet)....
Sidang Virtual Pengadilan Tinggi Terkendala Akses Internet, Komisi III Akan Evaluasi
15-10-2021 / KOMISI III
Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menjalankan sidang virtual demi menjaga jarak dan menghindari penyebaran virus Covid-19. Langkah ini diambil berlandaskan surat...
Komisi III Pantau Penanganan Kasus oleh Polda dan BNNP Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati informasi sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi...
Komisi III Apresiasi Kinerja Kejati Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati dua persoalan yang menonjol dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yakni minimnya...