PEMEKARAN BUTON SAMPAI TAHAP HARMONISASI

05-02-2009 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI E.E. Mangindaan (F-PD) mengatakan, RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan dan Provinsi Buton Raya saat ini sedang dilakukan harmonisasi dan pembulatan oleh Badan Legislasi DPR RI. Untuk itu diupayakan agar pemekaran Buton ini dapat segera disampaikan pada Rapat Paripurna dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden, setelah itu baru dapat dibahas di Komisi II. Demikian disampaikan Mangindaan saat menerima Bupati Buton, dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten, Kamis (5/2) dalam rangka menanyakan sejauh mana perkembangan pemekaran Buton yang telah diajukan sebelumnya. Usulan pembentukan Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan dan Provinsi Buton Raya ini sudah masuk ke sekretariat Komisi II DPR RI pada Juni tahun lalu. RUU usul inisiatif DPR ini diajukan oleh pengusul kepada Pimpinan DPR RI pada 14 Juli 2008 dan ditandatangani 41 orang anggota DPR RI. Mangindaan mengingatkan agar Buton menyelesaikan segala persyaratan yang harus dipenuhi bagi sebuah daerah yang dimekarkan. Persyaratan itu tidak hanya persyaratan administrasi, namun juga persyaratan internal yang harus diselesaikan terlebih dulu. Perlu diingat, kata Mangindaan, tujuan pemekaran adalah untuk mempercepat akselerasi pembangunan, memperpendek rentang kendali, mendekatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dapat terwujud. “Jadi kesejahteraan yang harus diutamakan bukan kekuasaan yang dipentingkan,” katanya. Karena ada kejadian tujuan pemekaran itu bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi untuk mensejahterakan diri sendiri. Dia menambahkan, selama ini banyak kejadian yang dialami Komisi II saat membahas pemekaran wilayah. Dikatakan tidak ada masalah, tapi ternyata setelah RUU itu dibahas ada yang tidak menyetujui sehingga terjadi baku hantam. Kejadian ini tentunya tidak kita inginkan, karenanya masalah internal hendaknya diselesaikan terlebih dulu sebelum RUU itu dibahas. Dalam hal ini, Komisi II mengupayakan agar dapat segera dibawa pada Rapat Paripurna sebelum berakhirnya masa sidang sekarang. Namun pembahasan RUU ini kemungkinan besar baru dapat dilaksanakan setelah Pemilu 2009. Anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eddy Mihati menambahkan, pada prinsipnya Komisi II tetap memproses pengajuan tersebut dengan berbagai tahapan-tahapan yang harus dilalui. Menurutnya, peristiwa di Sumatera Utara yang menyebabkan kematian Ketua DPRD Sumut merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan, dan dia berharap peristiwa ini tidak terjadi di wilayah lain khususnya di Buton. Eddy berharap, perjuangan-perjuangan masyarakat bagi sebuah wilayah yang ingin dimekarkan hendaknya tidak dilakukan dengan cara kekerasan dan anarkis. Untuk itu dia minta kepada jajaran Pemerintah Buton untuk menjaga situasi Buton tetap kondusif dan aman. Sementara Jazuli Juwaeni dari Fraksi PKS mengatakan, selama persyaratan-persyaratan itu telah dipenuhi sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, tidak ada satu orang pun yang berhak menghalangi pemekaran sebuah wilayah. Dalam hal ini, Komisi II akan selalu menyalurkan aspirasi yang disampaikan masyarakat. (tt)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sanksi Pelanggar Prokes bisa Diterapkan Setelah Hak Dasar Masyarakat Disalurkan
23-07-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menegaskan, jika pendekatan sanksi kepada pelanggar prokes sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat...
Luqman Hakim: Perpanjangan PPKM Harus Dibarengi Pengawasan Ketat Pemerintah
16-07-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dibarengi...
Ahmad Muzani: Beri Penghargaan Bagi Nakes dan Aparat Keamanan
13-07-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah memberikan penghargaan bagi para tenaga kesehatan (nakes), aparat kepolisian, dan TNI...
Pemprov DKI Harus Sosialisasikan Persyaratan STRP secara Masif
06-07-2021 / KOMISI II
Anggota DPR RI Guspardi Gaus menyayangkan kurangnya sosialisasi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap pemberlakuan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) untuk...