Komisi III Bantah Dukung Polri

09-11-2009 / KOMISI III

Anggota Komisi III Gayus Lumbuun membantah bahwa Komisi III telah mendukung Polri dalam kasus rekayasa kriminalisasi KPK.

            Pernyataan Gayus ini, berkaitan dengan adanya kecaman dari masyarakat yang melihat DPR yang dalam hal ini Komisi III tidak bersikap independen saat meminta klarifikasi kepada Kapolri berkaitan dengan kasus hukum yang menimpa Wakil Ketua KPK non aktif Bibit  Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah.

            “Saya mengerti pendapat yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan hal ini, namun saya juga meminta masyarakat untuk menghargai proses hukum yang saat ini sedang berlanjut,” kata Gayus Minggu (8/11) di Jakarta.

            Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa kita tentu mengerti semua pengaduan perkara akan bermuara ke pengadilan, “Meski kasusnya di pengadilan belum tentu orang tersebut bersalah, karena semua harus dilihat ke azas praduga tidak bersalah,”tegasnya.

            Ia menambahkan, jika di pengadilan nanti akan terbuka apakah dakwaan jaksa sesuai dengan fakta-fakta hukum atau tidak, dan jika tidak si terdakwa bisa dibebaskan murni.

            Hal senada juga dikemukakan oleh anggota Komisi III Bambang Soesatyo, menurutnya, Komisi III tidak pernah melawan suara rakyat. Karena, apa yang dilakukan justru untuk menolak kriminalisasi terhadap semua institusi penegak hukum.

Sebagai bukti, kata dia, dalam rapat kerja dengan KPK, Komisi III secara tegas menolak kriminalisasi terhadap KPK. Hal itulah yang juga ditegaskan dalam rapat dengan pihak Polri.

"DPR sangat tidak setuju apabila ada oknum tertentu yang mencoba melakukan kriminalisasi baik kepada KPK, Polri, Kejaksaan, serta lembaga penegak hukum lainnya,"ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan bahwa Komisi III tidak pernah mendukung salah satu institusi dan juga tidak rela jika ada institusi penegak hukum yang dilemahkan, sehingga para koruptor bisa menjadi pemenang.

“Semua institusi sama pentingnya, serta saling menunjang dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,”tegasnya.

            Ketika ditanya mengenai saling klaim bukti antara Polri dan KPK dalam kasus penahanan Bibit-Chandra, Bambang menerangkan, lebih baik biar pengadilan yang membuktikan, mengingat supremasi hukum harus dijunjung tinggi dan Komisi III mendesak agar kasus ini segera disidangkan.

            "Siapapun yang bersalah harus dihukum tanpa pandang bulu. Sehingga, penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat bisa terpenuhi," tandas Bambang.(nt)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Sambut Baik Masukan dari Kepala Pengadilan Tinggi Kaltim
02-12-2021 / KOMISI III
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Rudy Mas’ud menyambut baik rekomendasi...
Sahroni Kecam Tindak Kekerasan pada Tahanan
02-12-2021 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam adanya dugaan aksi penganiayaan kepada tahanan. Pernyataan tersebut dia ungkapkan karena...
Panja RUU Kejaksaan Dukung Tugas dan Wewenang ‘Asset Recovery’ Dikembalikan Kepada Kejaksaan
01-12-2021 / KOMISI III
Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Komisi III DPR RI...
Dimyati Natakusumah Dukung Kejaksaan Agung Setara dengan KPK
01-12-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mendukung usulan Lektor Kepala Universitas Tadulako Palu Abdul Wahid, bahwa Kejaksaan Agung...