Pengembalian Berkas BAP Bibit Chandra ke Kepolisian Di Pertanyakan

10-11-2009 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR Desmun Mahesa dari F-Partai Gerindra mempertanyakan perihal dikembalikannya berkas berita acara pemeriksaan kasus Bibit-Chandra ke kepolisian.

"Apa dasar dikembalikannya berkas itu, dan ada kekurangan apa lagi, kami mohon dijelaskan," kata Desmun saat Raker dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/11)

Dalam kesempatan ini, Ia juga meminta agar kejaksaan membuat peta yang jelas atas upaya pembenahan keberadaan makelar kasus demi membangun citra positif institusi kejaksaan.

Ia mengingatkan, bahwa wacana-wacana moral yang berkembang sekarang di beberapa kalangan masyarakat pada satu sisi telah mendongkrak KPK, tapi pada sisi lain mendegradasi Kejaksaan Agung dan Polri.

Menurutnya, seharusnya di ketiga institusi penegak hukum tersebut harus bersinergi dan saling mendukung.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi III lainnya Harry Wicaksono dari F-PD juga mendesak Jaksa Agung menjadikan pembenahan institusi seperti memberantas keberadaan makelar kasus dalam waktu 100 hari pertama kerja pemerintahan saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan, pengembalian berkas penyidikan kasus Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah kepada penyidik kepolisian bukan didasarkan pada isi rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan).             Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa isi berkas penyidikan yang diterima penyidik kejaksaan terkait kasus Bibit dan Chandra belum dilengkapi bukti yang lengkap.

“Karena itu, penyidik kejaksaan kemudian mengembalikan berkas kepada kepolisian sekaligus disertai petunjuk (istilahnya P19) agar bukti-bukti kasus ini dilengkapi, diperdalam dan dipertajam,”ujarnya.

Pengembalian berkas kepada kepolisian kata Hendarman, juga dimaksudkan agar penyidik kejaksaan memiliki keyakinan bahwa berkas yang akan diajukan ke pengadilan memiliki bukti yang lengkap.

"Untuk itu saya menegaskan, kalau memang yakin, dan memang ada bukti lengkap, maju!," katanya

Dikesempatan ini Hendarman pun menyatakan, dalam kasus ini tidak ada tekanan atau keterpengaruhan pihak kejaksaan agung terhadap isi rekomendasi tim delapan.

"Saya menghormati tim delapan, karena itu proses hukum harus dijalani, jadi tidak ada tekanan apapun,"tandasnya.

Hendarman mengemukakan, jika penyidik kepolisian sudah menyerahkan kembali berkas kepada kejaksaan disertai bukti lengkap, kejaksaan akan meneliti lagi seberapa lengkap dan kuat bukti yang diajukan. "Kalau bukti lengkap, lanjutan. Kita akan P21," katanya.

Ia menjelaskan, salah satu kelemahan dalam berkas yang diserahkan pihak kepolisian adalah menyangkut Yulianto. Karena itu, penyidik kejaksaan meminta agar kelemahan ini bisa diatasi.

"Kita sudah meminta bukti diperdalam, dipertajam dan dilengkapi. Saya tegas bahwa jaksa harus betul-betul yakin dengan bukti yang lengkap. Kalau jaksa tidak yakin, bagaimana mau meyakinkan hakim?," kata Hendarman.

Hendarman mmenyatakan, pihaknya akan transparan dan profesional dalam menangani kasus Bibit dan Chandra.

“Tidak ada KKN, rekayasa dan kriminalisasi dalam kasus ini. Percayakan kepada kejaksaan. Kami benar-benar bekerja," katanya.

Semangat itu, kata Hendarman, untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi kejaksaan karena sikap transparan dan profesional kejaksaan itu merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi di internal kejaksaan.

Namun dia mengakui, reformasi di internal kejaksaan memang tidak mudah. Salah satu kendalanya adalah adanya makelar kasus (markus) yang selalu "menggoda" aparat penegak hukum di institusi ini.

Jaksa agung menyatakan, dirinya tidak bisa memberi janji akan bisa memberantas habis semua markus, tetapi hanya berusaha agar persoalan tersebut tidak mengganggu reformasi di internal kejaksaan.

Rapat Kerja Komisi III kali ini sedikit berbeda, guna ikut serta memperingati jasa  para Pahlawan yang bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, Ketua Komisi III Benny K Harman (F-PD) mengatakan agar para undangan dan hadirin terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.(nt)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III dan Kemenkumham Setujui RUU KUHP di Pembahasan Tingkat I
25-11-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang digelar di Ruang Rapat...
Pasal Penghinaan Pemerintah Diusulkan Sebagai Delik Aduan dalam RUU KUHP
24-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengusulkan pasal penghinaan pemerintah yang terdapat pada Pasal 240 dan 241 Rancangan Undang-Undang...
‘Restorative Justice’ Harus Satu Nafas dengan Aspek Korektif dan Rehabilitatif
23-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan penerapan Restorative Justice harus dikembalikan pada konsep awal yakni paradigma pendekatan Restorative...
Polri Diminta Terjunkan Tim Dokter Kesehatan Tangani Korban Gempa Cianjur
23-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri untuk menerjunkan Tim Dokter Kesehatan untuk menangani korban gempa...