DPR PRIORITASKAN PENGANGKATAN HONORER

06-02-2009 / KOMISI X
Komisi X dan Komisi VIII DPR RI bersama-sama pemerintah sepakat untuk memprioritaskan pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang telah masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Demikian salah satu butir kesimpulan rapat kerja gabungan Komisi X dan Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Nusantara I, Selasa (3/1) “Kami minta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Seleksi Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi CPNS di lingkungan Depag selambat-lambatnya bulan April 2009,” ujar Ketua Komisi X Irwan Prayitno (F-PKS). Mendagri juga diminta segera meningkatkan sosialisasi peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No.59/2007 yang memerintahkan pengalokasian anggaran pendidikan bagi satuan pendidikan di lingkungan Depag RI dalam APBD sesuai PP No.55/2007. Namun, tambahnya, jika Permendagri belum mengakomodasi ketentuan tersebut, maka Mendagri harus mengeluarkan Surat edaran yangmemerintahkan pengalokasian anggaran pendidikan bagi satuan pendidikan di lingkungan Depag RI. Sementara itu, Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan jika sampai awal 2009 masih ada sebanyak 20.684 orang guru bantu aktif yang harus diselesaikan proses pengangkatan CPNS-nya. Dari sebanyak 10.862 orang yang sudah masuk database BKN ada 15 orang gur bantu yang tidak bisa pemberkasan CPNS karena usianya lebih dari 46 tahun. Dan dari 9.822 orang yang belum masuk database BKN ada 1.332 orang yang usianya lebih dari 46 tahun. Lebih lanjut, Bambang merekomendasikan, semua guru bantu yang memenuhi syarat PP 48/2005 diangkat menjadi CPNS di tahun 2009 oleh Pemda masing-masing. Kemudian bagi guru bantu yang belum masuk database BKN dprioritaskan untuk mengikuti seleksi CPNS. “Bagi guru bantu yang berusia lebih dari 46 tahun tetap diberikan honor dari APBN sampai usia 60 tahun,” katanya. Sedangkan Kepala BKN Edy Topo Ashari menuturkan jika pihaknya tidak membedakan tenaga guru bant yang di bayar APBN dengan Guru tidak tetap yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian di daerah. Dari total guru honorer 351.505 orang, yang sudah ditetapkan NIP oleh BKN sebanyak 277.181 orang atau 79 persen dari total guru, dan 189.126 orang diantaranya guru bantu atau 81 persen dari total guru bantu. Sisanya adalah guru tidak tetap yang dibayar dari APBD yaitu 88.055 orang atau 75 persen dari total guru honorer. (da)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pengunduran Diri Ari Kuncoro dari Komisaris BUMN Diapresiasi
23-07-2021 / KOMISI X
Pengunduran diri Rektor UI Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama (independen) BRI mendapat apresiasi dari Anggota Komisi X DPR RI...
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Untuk Cegah Generasi yang Hilang
15-07-2021 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas merupakan cara untuk mencegah lahirnya generasi...
Naturalisasi Jangan Kecilkan Perasaan Atlet Lokal
14-07-2021 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan, naturalisasi atlet asing jangan sampai mengecilkan perasaan hati atlet-atlet lokal yang...
Kadafi: Penerima Vaksin Covid-19 Diharap Jadi Duta Protokol Kesehatan
07-07-2021 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafimengajak para penerima vaksin Covid-19 dapat menjadi duta agen perubahan dengan tetap menerapkan protokol...