RAPBNP 2015: Pertumbuhan Ekonomi 5,8%, Inflasi 5% dan Harga Minyak 70 Dolar

19-01-2015 / BADAN ANGGARAN

Rapat kerja Badan Anggaran DPR dipimpin Ketuanya Achmadi Noorsupit Senin (19/1) di Gedung DPR beragendakan pembahasan RAPBN-Perubahan 2015. Hadir dalam acara ini dari pemerintah  Gubernur BI Agus Martowardoyo dan enam orang Menteri.  

Keenam Menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan  Menteri ESDM Sudirman Said.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam kesempatan ini menyampaikan pokok-pokok perubahan APBN 2015, dimana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, inflasi 5 persen, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,2 persen dan nilai tukar dipatok Rp 12.200/dolar. Selain itu harga minyak mentah Indonesia turun dari 105 dolar/barel menjadi 70 dolar, lifting minyak juga turun dari 900 ribu barel/hari menjadi 849 ribu barel serta lifting gas turun dari 1.224  ribu barel setara minyak perhari menjadi 1.117 ribu barel setara minyak perhari.

Dalam RAPBN-P 2015 ini, kata Menkeu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turun Rp 129,3 T dari APBN 2015 karena turunnya asumsi ICP dan target lifting migas. Karena langkah-langkah optimalisasi target produksi mineral dan batubara serta peningkatan tarif rolayti akan meningkatkan target PNBP.

Yang juga mengalami penurunan yaitu penerimaan laba BUMN sebesar Rp 9 triliun menjadi Rp 34,95 T untuk menjaga keseimbangan antara investasi BUMN guna memacu pembangunan. Selain itu diupayakan perbaikan regulasi dan peningkatan di bidang PNBP.

Dengan kondisi itu, lanjut Menkeu, penerimaan perpajakan migas (PPh migas) turun menjadi 50,9 T dari sebelumnya 88,7T.  Kemudian yang meningkat adalah pajak non migas dari APBN 2015 sebesar 1.113 T menjadi 1.244,7 T dalam RAPBN-P 2015. Sektor kepabeanan dan cukai juga meningkat dari 178,3 T menjadi 188,9 T pada RAPBNP 2105.

Sebelumnya Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan,  pemerintah memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengubah APBN warisan pemerintahan SBY pada bulan Januari ini.  APBN 2015 yang ada sekarang bersifat baseline  atau hanya untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan dan disusun oleh pemerintahan lama.  “Pemerintahan baru harus segera menjalankan visi dan misi  melalui perubahan RAPBN-P ini,”  ia menambahkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bappenas Harus Pikirkan Kekurangan Guru di Daerah
16-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) harus memikirkan bagaimana solusi atas persoalan kekurangan guru di berbagai daerah. Kemampuan...
Ibas Yudhoyono Minta Program Prioritas RAPBN 2023 Direncanakan Dengan Bijak
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono meminta, program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Marwan Cik Hasan Tekankan Mitigasi Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen Tercapai
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan pada pemerintah untuk memitigasi rencana postur defisit AnggaranPendapatan dan Belanja...
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Defisit APBN 2023 di Angka 2,85 Persen
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 berada di titik maksimal 2,85 persen dari...