Komisi III Minta Kasus Bibit-Chandra Diselesaikan Sesuai Mekanisme Hukum

19-11-2009 / KOMISI III

Komisi III DPR meminta kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan persoalan Pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah sesuai dengan prosedur hukum.

Hal tersebut merupakan salah satu poin kesimpulan yang disepakati Komisi III DPR usai rapat kerja dengan 3 institusi penegak hukum, yang dipimpin Ketua Komisi III DPR, Beny Kabur Harman, Kamis (20/11) malam.

"Komisi III DPR mendesak Polri dan Kejaksaan Agung untuk segera menyelesaikan perkara pimpinan KPK nonaktif Bibit-Chandra sesuai dengan sistem, prosedur, dan mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan serta menolak adanya intervensi dari pihak manapun," demikian kesimpulan pertama yang dibacakan Ketua Komisi III DPR, Beny K. Harman.

Sedangkan pada poin kedua, Komisi III DPR lebih menitikberatkan pada peningkatan koordinasi dan strategi di antara ketiga lembaga penegak hukum, yakni Polri, Kejagung, dan KPK. Komisi III berharap peningkatan ini dilakukan secara periodik.

"Komisi III DPR mendesak Kepolisan RI, Kejaksaan RI, dan KPK untuk meningkatkan  koordinasi dan sinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta evaluasi dan monitoring program bersama tersebut secara periodik," demikian bunyi kesimpulan kedua.

Pada poin ketiga, Komisi III DPR memfokuskan pada pemberantasan mafia dan makelar hukum. Perbaikan mekanisme pengawasan internal dalam ketiga lembaga penegak hukum tersebut juga diminta untuk diperbaiki.

"Komisi III DPR mendesak Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK, untuk memberantas dan menindak tegas mafia hukum dan makelar (calo) hukum, serta memperbaiki sistem, prosedur, dan mekanisme pengawasan internal agar tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas dan wewenang," demikian bunyi kesimpulan ketiga.

Sebenarnya, Komisi III juga menyepakati satu lagi poin kesimpulan. Namun, poin ini dibahas lebih lanjut di internal DPR.

Dalam kesimpulan tersebut, Komisi III DPR juga meminta kepada Pimpinan Dewan agar segera dilakukan pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi III dengan Presiden dan mengundang Pimpinan KPK, untuk mewujudkan strategi sinergi dalam penegakan hukum terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara simultan.(ol) foto.doeh/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Taufik Basari Sayangkan Tindakan Oknum Polisi yang Intimidasi Warganet
19-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyayangkan sikap beberapa oknum polisi yang memberikan ancaman dan intimidasi kepada netizen (warganet)....
Sidang Virtual Pengadilan Tinggi Terkendala Akses Internet, Komisi III Akan Evaluasi
15-10-2021 / KOMISI III
Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menjalankan sidang virtual demi menjaga jarak dan menghindari penyebaran virus Covid-19. Langkah ini diambil berlandaskan surat...
Komisi III Pantau Penanganan Kasus oleh Polda dan BNNP Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati informasi sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi...
Komisi III Apresiasi Kinerja Kejati Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati dua persoalan yang menonjol dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yakni minimnya...