Pemerintah Diharap Kaji Ulang Besaran Biaya Penerbangan Haji

28-01-2015 / KOMISI VIII

Komisi VIII DPR RI berharap pemerintah dapat mengkaji kembali besaran komponen biaya penerbangan haji. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah dalam rapat kerja gabungan dengan Menteri  Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan, Selasa (27/1).

“Selama ini Komponen terbesar BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) adalah untuk pembiayaan pesawat atau penerbangan haji yang termasuk Direct cost. Saya berharap agar bapak Menhub dapat memberi masukan terkait perhitungan biaya penerbangan haji secara lebih cermat untuk komponen-komponen yang paling dominan. Hingga akhirnya kita bersama-sama bisa menurunkan BPIH tahun ini,” papar Ledia.

Ditambahkannya, selain meningkatkan koordinasi antar kementerian terkait, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan untuk mengkaji kembali besaran komponen biaya penerbangan haji, Komisi VIII juga berharap agar Kementerian Agama dapat meningkatkan negosiasi atau lobi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan pelayanan penerbangan haji kepada jemaah haji Indonesia.

Bahkan, Komisi VIII juga berharap agar pemerintah meninjau ulang dan memperbaiki MoU (memorandum of understanding) penerbangan haji untuk meningkatkan pelayanan jemaah haji pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2016 mendatang.(Ayu), foto : andri/parle/hr.

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
John Kenedy Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Kepastian Keberangkatan Haji
26-02-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis meminta masyarakat bersabar menunggu kepastian keberangkatan ibadah Haji tahun 2021, sebab saat...
Komisi VIII Siap Bantu Pemkot Semarang Tangani Banjir
17-02-2021 / KOMISI VIII
Curah hujan tinggi disertai cuaca ekstrem di Pulau Jawa menyebabkan di sebagian wilayah mengalami banjir dan longsor, termasuk di Jawa...
Komisi VIII Tegaskan Pentingnya ‘Grand Design’ Tata Kelola Pendidikan Pesantren Dan Madrasah
17-02-2021 / KOMISI VIII
Wakil KetuaKomisi VIII DPR RIDiah Pitaloka mengatakan, pendidikan madrasah danpesantren merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan...
Marwan Nilai Deklarasi Perdunu di Banyuwangi Tidak Perlu Diributkan
10-02-2021 / KOMISI VIII
Persatuan Dukun Nusantara (Perdunu) Indonesia mendeklarasikan keberadannya di Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Meskipun bernama persatuan dukun, namun pengurusnya tidak melakukan...