Heri Gunawan: PMN Bukan Bancakan

30-01-2015 / KOMISI VI

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) diharapkan berperan aktif menjadi agen pembangunan nasional, terutama di bidang-bidang penting yang bisa jadi jauh dari profit. Untuk menguatkan peran itu dipandang perlu memberikan stimulus termasuk dukungan anggaran lewat program PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada BUMN yang terbukti mempunyai kemampuan.

 

"Kita mempertimbangkan memberikan tambahan alokasi anggaran dalam APBN-P, diantaranya pemberian PMN kepada BUMN bidang infrastruktur. Tujuannya mendukung BUMN merealisasikan program infrastruktur yang saat ini sedang digenjot. Patut dicatat PMN ini bukan bancakan, bukan untuk bayar hutang perusahaan," kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/15).

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan PMN diberikan kepada BUMN dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan hasil temuan BPK atas kinerja BUMN serta mengacu pada PP no.44 tahun 2005.

 

Untuk mengefektifkan pemantauan maka komisi yang membidangi masalah ekonomi dan BUMN ini menurutnya perlu membentuk Panitia Kerja - Panja PMN. "Melalui Panja ini kita melakukan pendalaman sedalam mungkin atas business plan BUMN terkait dengan lebih jelas dan tegas," tuturnya.

 

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat IV ini mengusulkan BUMN penerima PMN lebih baik menerapkan pembukuan terpisah sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan. Kebijakan lain mengurangi setoran deviden agar bisa menjaga likuiditas perusahaan dan memperkuat modal.

 

"Pengurangan ini dapat dilakukan dan diberlakukan kepada BUMN yang memiliki potensi perkembangan bisnis yang baik dan tinggi di masa depan dan kontribusi deviden harus dialokasikan kepada pos lain yang lebih produktif, guna pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik," demikian Heri. (iky) foto: iwan armanias/parle/hr


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Gunakan APBN, Nevi Zuairina Nilai Proyek Kereta Api Cepat Bermasalah
12-10-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menilai ada persoalan besar dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Bila dirunut kembali...
Nevi Zuairina Soroti Pengangkatan Komisaris dan Direksi PT Aviasi Pariwisata Indonesia
10-10-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta Pengangkatan jajaran Komisaris dan Direksi pada PT Aviasi Pariwisata Indonesia agar memperhatikan...
Perubahan Waktu Karantina Diharap Pulihkan Pariwisata Bali
08-10-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih berharap langkah yang dilakukan pemerintah terkait perubahan waktu karantina bagi kedatangan...
Baidowi: Tidak Ingin Mendengar Keluhan Petani Terkait Kelangkaan Pupuk
03-10-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengatakan ia tidak ingin mendengar adanya keluhan dari petani terkait kelangkaan pupuk. Menurutnya,...