PMN Jangan Meleset Dari Tujuan

30-01-2015 / KOMISI VI

Menyusul penambahan anggaran bagi beberapa perusahaan plat merah atau BUMN sebesar Rp72,9 triliun dalam APBN-P 2015, Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan (Dapil Jabar IV) berharap agar penyertaan modal negara (PMN) ini nantinya jangan jadi lahan bancakan lagi. BUMN harus terus diarahkan untuk membantu program pembangunan nasional.

Sesuai amanat PP No.44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, BUMN harus menjadi agen pembangunan nasional. Untuk itu, BUMN memang butuh stimulus yang digunakan untuk hal-hal produktif. Tambahan anggaran sebesar Rp72,9 triliun untuk BUMN berarti menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Dalam pelaksanaan pengajuan PMN tentunya kami harus lebih berhati-hati dan melihat lebih dalam, termasuk mempertimbangkan hasil temuan BPK atas kinerja BUMN. Untuk itu, Komisi VI mencoba menyikapi secara tegas dengan membentuk Panja PMN dengan harapan mendapat pendalaman atas bisnis plan dengan lebih jelas dan tegas. Jangan sampai PMN ini jadi bancakan dan hanya untuk membayar utang guna menutupi kerugian,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Lebih jauh Heri menegaskan, PMN yang digelontorkan dalam APBN-P 2015 untuk BUMN diharapkan tidak meleset dari tujuannya. Dia mengingatkan, anggaran sebesar itu bukan untuk program penyehatan BUMN, tapi untuk mendukung program pemerintah yang kini sedang menggiatkan pembangunan infrastruktur di daerah.

“Kalau sekadar penyehatan, untuk apa? Jika memang dirasa kurang memungkinkan PMN untuk BUMN tertentu mungkin akan lebih baik dialokasikan saja kepada BUMN lainnya yang dinilai lebih baik dan membutuhkan. Bila PMN itu ternyata layak untuk BUMN tertentu, akan lebih baik jika dilakukan pembukuan secara terpisah sesuai dengan bisnis plan yang diajukan,” ujar Heri lagi.

Seperti diketahui, dalam pembahasan APBN-P 2015, beberapa BUMN yang mendapat kucuran anggaran adalah PT Pelindo IV sebesar Rp2 triliun, PT Pelni Rp500 miliar, PT Djakarta Lloyd Rp350 miliar, dan PT ASDP Rp1 triliun. Beberapa BUMN lainnya yang ditunjuk untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas juga mendapat suntikan modal, seperti PT Hutama Karya Rp3,6 triliun, PT Waskita Karya Rp3,5 triliun, PT Adhi Karya Rp1,4 triliun, PT Kereta Api Indonesia Rp2,75 triliun, PT Angkasa Pura II Rp3 triliun, dan Perum Perumnas Rp2 triliun.

Masih banyak lagi beberapa BUMN lain yang juga mendapat suntikan modal, seperti BUMN yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan untuk memuluskan program pemerintah di bidang ketahanan pangan. (mh), foto : naefurodjie/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Subsidi Minyak Goreng, Legislator Pertanyakan Kinerja BPDPKS
25-05-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dipercayakan pemerintah dalam penyediaan...
Komisi VI Terima Aspirasi Paguyuban Robot 'Trading Member' DNA Pro
25-05-2022 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menerima aspirasi langsung dari tim kuasa hukum Robot Trading DNA Pro terkait permasalahan investasi yang dihadapi...
Andre Rosiade: SIG Perlu Tingkatkan Koordinasi dengan Kementerian Terkait
24-05-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong PT Semen Indonesia Group (SIG) untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Investasi...
Husein Fadlulloh: Rencana IPO dan ‘Right Issue’ BUMN Farmasi Perlu Dipersiapkan dengan Matang
24-05-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI M. Husein Fadlullohmenyoroti rencana aksi korporatBadan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasiyang sudah direncanakan dari tahun...