Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sebetulnya kuota haji itu luas. Masalahnya mampu tidak, kita  meningkatkan dan merebut  kuota yang lebih banyak, akomodasi lebih dekat, transportasi yang lebih murah,layanan  kesehatan dan makanan yang lebih baik itu bisa diusahakan. Namun karena uangnya tidak dikelola dengan baik  sehingga tidak menjadi kekuatan.

Hal itu dikatakannya saat mendampingi Ketua DPR menerima Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dipimpin Ketuanya Slamet Efendi Yusuf di Jakarta, Selasa (3/2).

“Kita sebagai pemilik kuota haji terbesar di dunia, tapi bargainingnya di pasar rendah. Karena uang tidak dipakai sumber bargaining di lapangan.  Untuk mendapatkan pelayanan yang lebih prima memerlukan uang yang lebih besar.  Di sinilah fungsi tabung haji itu,” kata Frahri.

Menurut politisi PKS ini, persoalan haji di Indonesia sangat kompleks, di satu sisi penyelenggaran haji lebih banyak dilakukan sektor swasta,  dari masalah tansportasi, akomodasi, catering dan, kesehatan.  Di sisi lain konsumen haji Indonesia sangat spesifik, orang kampung kebanyakan dan usia lanjut, sehingga perlu proteksi, karena itu peran pemerintah masih sangat penting.

Terkait peran KPHI  sebagai pengawas, dia menyatakan perlu diperkuat, cuma sekarang ada masalah karena dukungan pemerintah belum begitu kuat. Dewan kata Fahri, mau terus mendukung sehingga pengawasan teknis pelaksanaan haji bisa diperbaiki.  Komisi ini harus punya nomenklatur sendiri, juga independen sehingga pemerintah yang diawasi betul-betul lebih konkrit.

Sehubungan rencana Komisi VIII akan merevisi UU Penyelenggaran Haji dengan menggabung haji dan umroh,  Pimpinan  DPR mendukung saja termasuk masalah biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang  belum ada  solusi. Pasalnya  metode yang ada sekarang menyebabkan jarak antre terlalu panjang. Padahal seharusnya ada terobosan sehingga akses kepada percepatan kepesertaan haji ditingkatkan.

Saat ditanyakan apakah biaya transportasi haji bisa diturunkan mengingat harga  minyak terus turun, kata Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini,  juga harus dibahas lebih lanjut.  “KPHI bisa memantau lebih teknis termasuk anatomi biaya haji yang sebetulnya  bisa dibahas oleh Komisi VIII.  Karena harga minyak terus turun, maka  transportasi haji juga bisa diturunkan,” jelas Fahri menambahkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.