NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 5 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
- Amanat Pasal 5 ayat (4), Pasal 13 dan Pasal 37 oleh UU Cipta Kerja diamanatkan untuk diatur dalam PP, sehingga tidak ada lagi amanat untuk membentuk Permen. Jika ada amanat untuk membentuk Permen, maka itu adalah amanat dari PP pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Sedang dilakukan penyempurnaan RPP Arsitek yang disesuaikan dengan amanat UU Cipta Kerja.
2. Pasal 13

Ketentuan mengenai tata, cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Menteri
- Amanat Pasal 5 ayat (4), Pasal 13 dan Pasal 37 oleh UU Cipta Kerja diamanatkan untuk diatur dalam PP, sehingga tidak ada lagi amanat untuk membentuk Permen. Jika ada amanat untuk membentuk Permen, maka itu adalah amanat dari PP pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Sedang dilakukan penyempurnaan RPP Arsitek yang disesuaikan dengan amanat UU Cipta Kerja.
3. Pasal 14 ayat (4)

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek -
4. Pasal 37

Ketentuan mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri
- Amanat Pasal 5 ayat (4), Pasal 13 dan Pasal 37 oleh UU Cipta Kerja diamanatkan untuk diatur dalam PP, sehingga tidak ada lagi amanat untuk membentuk Permen. Jika ada amanat untuk membentuk Permen, maka itu adalah amanat dari PP pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Sedang dilakukan penyempurnaan RPP Arsitek yang disesuaikan dengan amanat UU Cipta Kerja.
5. Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenalan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek -