NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 13 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.setneg.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada Hari Senin, Tanggal 22 Januari 2021, Pukul 12.00 WIB
2. Pasal 14 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.setkab.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada Hari Senin, Tanggal 22 Januari 2021, Pukul 09.04 WIB
3. Pasal 18 ayat 2

Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden
- Rperpres tentang Pasar Lelang Komoditas
4. Pasal 35 ayat 2

Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden
- RPerpres tentang
Barang dan/atau Jasa
yang Dilarang atau
Dibatasi Perdagangannya
5. Pasal 42 ayat 2

Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.setkab.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada Hari Senin, Tanggal 22 Januari 2021, Pukul 09.06 WIB
6. Pasal 47 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.setneg.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada Hari Senin, Tanggal 22 Januari 2021, Pukul 09.09 WIB
7. Pasal 49 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.setneg.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada Hari Jumat, Tanggal 22 Januari 2021, Pukul 14.45 WIB
8. Pasal 52 ayat 3

Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.setneg.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada Hari Jumat, Tanggal 22 Januari 2021, Pukul 14.45 WIB
9. Pasal 52 ayat 4

Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.setneg.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada Hari Jumat, Tanggal 22 Januari 2021, Pukul 14.40 WIB
10. Pasal 52 ayat 5

Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.setneg.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada Hari Jumat, Tanggal 22 Januari 2021, Pukul 14.50 WIB
11. Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tindakan antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan tindakan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- RPP tentang tindakan
Pengamanan Perdagangan,
Antidumping, dan Imbalan
12. Pasal 73 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden
- Rperpres tentang Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan
13. Pasal 74 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.setneg.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada Hari Jumat, Tanggal 22 Januari 2021, Pukul 14.50 WIB
14. Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.setneg.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada Hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, Pukul 14.50 WIB
15. Pasal 97 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perdagangan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden
- RPerpres tentang Komite Perdagangan Nasional