NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 31 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
- Sedang disusun Rapermen tentang Registrasi Pengalaman, Pengembangan Usaha Berkelanjutan, Kinerja dan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi, dan akan disesuaikan dengan UU Cipta Kerja.

2. Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin perwakilan, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Peraturan tersebut diatur lebih lanjut oleh UU Cipta Kerja tentang Perizinan Berusaha
3. Pasal 36 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden
- Terkait ketentuan Usaha Penyediaan Bangunan diatur lebih lanjut oleh UU Cipta Kerja
4. Pasal 37 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Sedang disusun Rapermen tentang Registrasi Pengalaman, Pengembangan Usaha Berkelanjutan, Kinerja dan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi
5. Pasal 38 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden
- Terkait penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang dikerjakan sendiri akan diatur dalam Perpres PBJ dan terkait Usaha Penyediaan Bangunan diatur lebih lanjut oleh UU Cipta Kerja.
6. Pasal 57 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden
- Terkait jaminan dan perubahan atas jaminan diatur dalam Perpres PBJ, dan menjadi kewenangan LKPP.
7. Pasal 58 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden
- Terkait perjanjian penyediaan bangunan akan diatur lebih lanjut oleh UU Cipta Kerja, dan menjadi kewenangan LKPP.
8. Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli dan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Selasa, 26 April 2022 Pukul 12:30 WIB
9. Pasal 66 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Selasa, 26 April 2022 Pukul 12:30 WIB
10. Pasal 68 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Sedang disusun Rapermen tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi, Registrasi Tanda Daftar Pengalaman Profesional, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
11. Pasal 69 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Sedang disusun Rapermen tentang Tata Cara Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Tata Cara Permohonan Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
12. Pasal 72 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Sedang disusun Rapermen tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi, Registrasi Tanda Daftar Pengalaman Profesional, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
13. Pasal 74 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi bagi tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Sedang disusun Rapermen tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi, Registrasi Tanda Daftar Pengalaman Profesional, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
14. Pasal 83 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Sedang disusun Rapermen tentang Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi