NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi -
2. Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi -
3. Pasal 20 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri
Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional -
4. Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi -
5. Pasal 30 ayat (6)

Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi -
6. Pasal 30 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Dana Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi -
7. Pasal 42 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi -
8. Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi -
9. Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi -
10. Pasal 65 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi -
11. Pasal 67 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi -
12. Pasal 71 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi -
13. Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi -
14. Pasal 84 ayat (9)

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi -
15. Pasal 85 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi -
16. Pasal 87

Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
17. Pasal 88 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi -
18. Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi -