NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 8 ayat (7)

Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum PP 122/2015 merupakan peraturan pelaksana UU 11/1974. Pasal 76 huruf b UU SDA mengatur peraturan pelaksana ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang-Undang ini. Progres penyusunan PP terbaru masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PUPR
2. Pasal 8 ayat (8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum PP 122/2015 merupakan peraturan pelaksana UU 11/1974. Pasal 76 huruf b UU SDA mengatur peraturan pelaksana ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang-Undang ini. Progres penyusunan PP terbaru masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PUPR
3. Pasal 19 ayat (5)

Penugasan Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum PP 122/2015 merupakan peraturan pelaksana UU 11/1974. Pasal 76 huruf b UU SDA mengatur peraturan pelaksana ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang-Undang ini. Progres penyusunan PP terbaru masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PUPR
4. Pasal 19 ayat (6)

Penugasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada Perda Kab Sleman 1/2019 ditetapkan sebelum UU SDA diundangkan, dan dalam Konsiderannya tidak menyebutkan amanat UU SDA maupun UU 11/1974.