NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.
- Seluruh Peraturan Pelaksanaan belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.co.id dan peraturan.go.id yang diakses pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019 Pukul 08.50 WIB
2. Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Menteri.
- Seluruh Peraturan Pelaksanaan belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.co.id dan peraturan.go.id yang diakses pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019 Pukul 08.50 WIB

3. Pasal 18 ayat 3

Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
- Seluruh Peraturan Pelaksanaan belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.co.id dan peraturan.go.id yang diakses pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019 Pukul 08.50 WIB

4. Pasal 20

Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
- Seluruh Peraturan Pelaksanaan belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.co.id dan peraturan.go.id yang diakses pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019 Pukul 08.50 WIB

5. Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diatur dengan Peraturan Menteri.
- Seluruh Peraturan Pelaksanaan belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.co.id dan peraturan.go.id yang diakses pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019 Pukul 08.50 WIB

6. Pasal 28 ayat 2

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Majelis Masyayikh diatur dengan Peraturan Menteri.
- Seluruh Peraturan Pelaksanaan belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.co.id dan peraturan.go.id yang diakses pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019 Pukul 08.50 WIB

7. Pasal 30 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan mutu, perencanaan target pemenuhan mutu, dan pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Menteri.
- Seluruh Peraturan Pelaksanaan belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.co.id dan peraturan.go.id yang diakses pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019 Pukul 08.50 WIB

8. Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Menteri.
- Seluruh Peraturan Pelaksanaan belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.co.id dan peraturan.go.id yang diakses pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019 Pukul 08.50 WIB

9. Pasal 48 ayat 5

Sumber pendanaan Pesantren yang berasal dari hibah luar negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren Ditetapkan tanggal 2 September 2021

Sumber Akses: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176518/Salinan_Perpres_Nomor_82_Tahun_2021.pdf
10. Pasal 49 ayat 2

Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren Ditetapkan tanggal 2 September 2021

Sumber Akses: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176518/Salinan_Perpres_Nomor_82_Tahun_2021.pdf