NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman --
2. Pasal 15 ayat (1)

Pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara merupakan tanggung jawab pemerintah.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana, namun Permen PUPR No. 01/PRT/M/2018 dibentuk berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Rumah Susun
3. Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta permohonan izin pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang Rumah Susun -
4. Pasal 43

(1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris. (2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: a. status kepemilikan tanah; b. kepemilikan IMB; c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan e. hal yang diperjanjikan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan, namun dalam Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 dibentuk berdasarkan Pasal 43 UU Rumah Susun.
5. Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 Tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Pasal ini mengamanatkan dibentuk dengan Peraturan Pemerintah, namun ketentuan tersebut ternyata diatur dalam bentuk Permen PUPR No. 23/PRT/M/2018
6. Pasal 96 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun dan forum pengembangan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman -