NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 7 ayat 4

Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah		 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api -
2. Pasal 7 ayat 4

Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 		Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari -
3. Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK diatur dengan Peraturan Pemerintah		 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus -
4. Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK diatur dengan Peraturan Pemerintah. 		Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus -
5. Pasal 12 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah		 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus -
6. Pasal 12 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 		Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus -
7. Pasal 15 ayat 1

Dewan Nasional KEK dibentuk dengan Keputusan Presiden		 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus -
8. Pasal 16 ayat 3

Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden		 Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus -
9. Pasal 20 ayat 3

Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Presiden		 Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus -
10. Pasal 25 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah		 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus -
11. Pasal 30 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus mencabut PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
12. Pasal 32 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus -
13. Pasal 35 ayat 2

Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus -
14. Pasal 36

Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus -
15. Pasal 38 ayat 2

Kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus -
16. Pasal 40 ayat 2

Ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus -
17. Pasal 40 ayat 2

Ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus -
18. Pasal 42

Penggunaan tenaga kerja di KEK mengutamakan warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus -
19. Pasal 42

Penggunaan tenaga kerja di KEK mengutamakan warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus -
20. Pasal 45 ayat 1

Penetapan dan pemberlakuan upah minimum ditetapkan dan diatur oleh gubernur		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus -
21. Pasal 46

Ketentuan mengenai pembentukan forum serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan		 Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus -