No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal - ayat (-) - Keputusan Presiden Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional - Ditetapkan pada tanggal 13 April 2020
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal - ayat (-) - Keputusan Presiden Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 - Ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal - ayat (-) - Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 - Ditetapkan pada tanggal 10 September 2020

Sumber: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176230/Perpres_Nomor_87_Tahun_2020.pdf
Tanggal Akses: 12 Oktober 2020
4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal - ayat (-) - Keputusan Presiden Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020
5. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal - ayat (-) - Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu - Tidak diamanatkan dalam UU NO 24 Tahun 2007.

Dibentuk dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terencana dan terpadu dan keadaan tertentu status keadaan darurat Bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi resiko bencana dan dampak yang lebih luas.
6. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal - ayat (-) - Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana - Ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2021


Dibentuk untuk menjamin ketersediaan dana penanggulangan bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, berkelanjutan, melindungi keuangan negara, dan memperkuat kapasitas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pendanaan penanggulangan bencana, serta melakukan inovasi pengelolaan dana untuk pendanaan penanggulangan bencana.
7. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal 7 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden. Peraturan Presiden - - Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs yang jdihn.go.id diakses pada hari senin tanggal 17 Maret 2020 Pukul 11.30 WIB
8. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal 17 ayat (-) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatur dengan peraturan presiden Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal 25 ayat (-) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah diatur dengan peraturan daerah. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Telah terbit 500 (Lima Ratus) Peraturan Daerah baik Provinsi, Kota atau Kabupaten mengenai Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai contoh:
1.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
2. Qanun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Aceh;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.9 Th.2009 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah Provnisi Jambi No.9 Th.2009 tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi
6. Peraturan Daerah Provinsi Jakarta No. 9 Th. 2011 tentang Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
10. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal 30 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana - -
11. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal 50 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - RPP tentang Perubahan atas Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Keppres Nomor 11 Tahun 2019 Lampiran angka 19) Tanggal Akses 4 September 2020, Pukul 10:44
12. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal 58 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - RPP tentang Perubahan atas Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Keppres Nomor 11 Tahun 2019 Lampiran angka 19) Tanggal Akses 4 September 2020, Pukul 10:44
13. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal 59 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - RPP tentang Perubahan atas Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Keppres Nomor 11 Tahun 2019 Lampiran angka 19) Tanggal Akses 4 September 2020, Pukul 10:44
14. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal 63 ayat (-) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana - RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Keppres Nomor 11 Tahun 2019 Lampiran angka 20) Tanggal Akses 4 September 2020 Pukul 10: 47
15. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. V - Pasal 69 ayat (4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana - RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Keppres Nomor 11 Tahun 2019 Lampiran angka 20) Tanggal Akses 4 September 2020 Pukul 10: 47