No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	V	-	Pasal 6 ayat (4)	Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden	Peraturan Presiden	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.setkab.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 Pukul 15.48 WIB
2.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	V	-	Pasal 12 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	-	-
3.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	V	-	Pasal 16 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	-	-
4.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	V	-	Pasal 37 ayat (0)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	-	-
5.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	V	-	Pasal 38 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	-	-
6.	Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	V	-	Pasal 39 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	-	-