No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 11 ayat ((5)) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan - -
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 12 ayat ((5)) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan - -
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 13 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan - -
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 14 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sedang Proses Penetapan


Pasal-pasal dari Undang-Undang dimuat dalam 1 Peraturan Pemerintah

Surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46864/MPK.4/HK/2020 tanggal 20 Mei 2020 Hal Penyampaian Berkas Paraf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kemendikbud.go.id dan https://www.peraturan.go.id/ pada tanggal 6 November 2020.
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 15 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kemendikbud.go.id dan https://www.peraturan.go.id/ pada tanggal 6 November 2020.
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 18 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kemendikbud.go.id dan https://www.peraturan.go.id/ pada tanggal 6 November 2020.
7. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 21 ayat (0) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Lampiran Nomor 31)
8. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 23 ayat (0) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Lampiran Nomor 31)
9. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 25 ayat (0) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Lampiran Nomor 31)
10. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 27 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Lampiran Nomor 31)
11. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 29 ayat (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Lampiran Nomor 31)
12. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 31 ayat (0) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Lampiran Nomor 31)
13. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 33 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Lampiran Nomor 31)
14. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 34 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Lampiran Nomor 31)
15. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 36 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terhadap produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Lampiran Nomor 31)
16. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 37 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - - Rancangan Peraturan Menteri saat ini belum disusun
17. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 38 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - - Rancangan Peraturan Menteri saat ini belum disusun
18. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 40 ayat (0) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan (Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Lampiran Nomor 31)
19. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 50 ayat (2) Ketentuan mengenai kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kemendikbud.go.id dan https://www.peraturan.go.id/ pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 14.30.
20. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 51 ayat (3) Ketentuan mengenai kriteria Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.kemdikbud.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 Pukul 14.30 WIB.
21. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. V - Pasal 52 ayat (2) Ketentuan mengenai kriteria Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.kemdikbud.go.id/ yang diakses pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2021 Pukul 14.30 WIB.