No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. V - Pasal 9 ayat (5) Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan No. 449 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penunjukkan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak - Keputusan Menteri Keuangan No.449/KMK. 01/2003
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. V - Pasal 12 ayat (2) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim - -
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. V - Pasal 16 ayat (1) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri Hakim ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Keputusan Presiden - - Keppres Belum ditetapkan Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Pukul 10.00 WIB

Namun telah ditetapkan Peraturan Bersama MA dan KY No. 04/PB/MA/IX/2012 dan No. 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang mengatur perihal tersebut meskipun dalam pasal tersebut hanya mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Presiden.
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. V - Pasal 21 ayat (-) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim serta hak-haknya diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Pukul 10.00 WIB
5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. V - Pasal 22 ayat (1) Kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Pukul 10.00 WIB
6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. V - Pasal 22 ayat (2) Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keuangan - - Keputusan Menteri Belum ditetapkan Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Pukul 10.00 WIB

Namun telah ditetapkan Permenkeu No. 194/PMK. 01/2015 tentang Pemberian Tunjangan Dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak yang mengatur perihal tersebut meskipun dalam pasal tersebut hanya mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Presiden.

Perubahan :
Permenkeu No. 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK. 01/2015 tentang Pemberian Tunjangan Dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak
7. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. V - Pasal 27 ayat (-) Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri Keputusan Menteri - - Kepmen Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Pukul 10.00 WIB

Namun telah ditetapkan Keppres No. 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak dan Permenkeu No.122 /PMK.01/2018 yang mengatur perihal tersebut meskipun dalam pasal tersebut hanya mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Menteri.
8. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. V - Pasal 28 ayat (1) Tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Presiden Keputusan Presiden Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak - Terdapat pula Permenkeu No.122 /PMK.01/2018 yang mengatur perihal tersebut meskipun dalam pasal tersebut hanya mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Presiden
9. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. V - Pasal 28 ayat (2) Tata kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak - Terdapat pula Permenkeu No.122 /PMK.01/2018 yang mengatur perihal tersebut meskipun dalam pasal tersebut hanya mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Menteri
10. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. V - Pasal 28 ayat (3) Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-001/PP/2013 - Perubahan Terakhir :
Peraturan Ketua Pengadilan Pajak No. PER-001/PP/2013

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Ketentuan Penutup Pasal 23 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : PER -03/PP/2016 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak
11. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. V - Pasal 32 ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. 3 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Pemberian Jasa Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak - -
12. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. V - Pasal 34 ayat (2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan; c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan No. 61 Tahun 2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak - Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.02/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permenkeu No. 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak