No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 2 ayat (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia - -
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 3 ayat (2) (1) Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 4/8/PBI Tahun 2002 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar Atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia - -
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 6 ayat (3) Tata cara penambahan modal dari Cadangan Umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 7/27/PDG Tahun 2005 tentang Kewajiban Penambahan Modal Bank Indonesia - -
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 10 ayat (3) Melakukan pengendalian moneter… (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 20/5/PBI Tahun 2018 tentang Operasi Moneter - -
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 11 ayat (3) (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah… (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan denganPeraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 6/6/PBI Tahun 2004 tentang Fasilitas Liquiditas Intrahari bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia No. 8/1/PBI/2006
Fasilitas Pembiayaan Darurat

Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2016
Operasi Moneter
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 14 ayat (5) (1) Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu… (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan denganPeraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 1/4/PBI Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Survei Oleh Bank Indonesia - -
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 15 ayat (2) (1) Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang… (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 18/9/PBI Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah - -
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 17 ayat (2) (1) Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank dalam.... (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI Tahun 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia - -
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 18 ayat (2) (1) Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN - -
10. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 23 ayat (5) Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganPeraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 14/7 /PBI Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah - Peraturan Bank Indonesia No. 18/9/PBI/2016
Pengaturan Dan Pengawasan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah
11. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 25 ayat (2) (1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganPeraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 13/2 /PBI Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum - -
12. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 30 ayat (2) (1) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama... melakukan pemeriksaan... (2) Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganPeraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 2/6/PBI Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank - -
13. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 34 ayat (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sector jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang UU UU No. 21 Tahun 2011 tentang OTORITAS JASA KEUANGAN - -
14. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 38 ayat (2) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan denganPeraturan Dewan Gubernur. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 9/2/PDG Tahun 2007 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia - -
15. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 43 ayat (6) Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan denganPeraturan Dewan Gubernur Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia - - Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.bi.go.id/id/peraturan/pencarian-peraturan/Default.aspx , yang diakses pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Pukul 10.00 WIB
16. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 44 ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan denganPeraturan Dewan Gubernur Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia - - Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.bi.go.id/id/peraturan/pencarian-peraturan/Default.aspx , yang diakses pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Pukul 10.00 WIB
17. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 51 ayat (3) (1) Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur… (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 9/6/PDG Tahun 2007 tentang Sistim Penggajian dan Insentif Anggota Dewan Gubernur BI - -
18. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 71 ayat (3) Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganPeraturan Dewan Gubernur Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 8/17/PDG Tahun 2005 tentang Kewajiban Menjaga Informasi Rahasia - -
19. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. V - Pasal 72 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia atauPeraturan Dewan Gubernur. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 3/9/PDG Tahun 2001 tentang Peraturan Disiplin Pegawai BI - -