No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. V - Pasal 3 ayat (2) Objek Pajak yang diperoleh karena hibah wasiat dan hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1997 tentang PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT - Peraturan Pemerintah No. 36/1997
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

Peraturan Pemerintah No. 111/2000
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT

Peraturan Pemerintah No. 112/2000
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. V - Pasal 7 ayat (2) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2000 tentang PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - -
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. V - Pasal 10 ayat (3) Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut denganKeputusan Menteri Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan No. 517/KMK.04 Tahun 2000 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran BPHTB, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 168/ PMK.03/2007 - -
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. V - Pasal 14 ayat (3) Tata cara penagihan pajak diatur denganKeputusan Menteri. Keputusan Menteri Keuangan - - Keputusan Menteri Keuangan No. 147/KMK.04/1998
Penunjukan Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajan sebagaimana telah diubah dengan KMK No.21/KMK.01/ 1999
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. V - Pasal 20 ayat (2) Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganKeputusan Menteri. Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04 Tahun 2000 tentang Tata cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa - -
6. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. V - Pasal 22 ayat (5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur denganKeputusan Menteri Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2005 tentang Permenkeu PMK No. 30/PMK.03/ 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaranb BPHTB - -
7. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. V - Pasal 23 ayat (3) Imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah - Peraturan Menteri Keuangan No. 04/PMK.07/2008
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
8. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. V - Pasal 25 ayat (2) (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1997 tentang TENTANG PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN - -