No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. V - Pasal 8 ayat (3) Kegiatan perfilman dan usaha perfilman selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Keputusan Menteri Pariwisata Keputusan Menteri Pariwisata No. 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Kordinasi Penanaman Modal - -
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. V - Pasal 10 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib mengutamakan film Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri secara optimal sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Alam Negeri - -
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. V - Pasal 14 ayat (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran usaha dan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman - -
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. V - Pasal 20 ayat (3) Insan perfilman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Alam Negeri - -
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. V - Pasal 28 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata edar film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film - -
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. V - Pasal 34 ayat (-) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film - -
7. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. V - Pasal 38 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film - -
8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. V - Pasal 44 ayat (-) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor film dan impor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, dan Impor Film - -
9. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. V - Pasal 66 ayat (-) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, keanggotaan, pedoman dan kriteria, serta tenaga sensor dan sekretariat lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film - -
10. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. V - Pasal 79 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Sanksi Administratif Perfilman sedang Proses penetapan surat Mendikbud Nomor 23950/MPK.A/HK/2020 tanggal 7 Februrari 2020, hal pengajuan Kembali Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sanksi Administratif Perfilman

Berdasarkan penelusuran terakhir pada website http://jdih.kemendikbud.go.id dan http://peraturan.go.id pada 6 November 2020