Anggota DPR RI

PROFIL ANGGOTA
NURHADI, S.Pd.
No.Anggota
380
Fraksi
Fraksi Partai NasDem
Daerah Pemilihan
JAWA TIMUR VI
MEDIA SOSIAL
KALENDER
  • Agenda Acara

Melalui Jamarah, Pecahkan Solusi Umrah dan Haji dengan Hadirkan Anggota DPR RI

25 September 2020 / Lain-lain

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Haji dan Umrah, Kementerian Agama menyelenggarakan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah), dengan mengundang Anggota DPR RI Komisi VIII, Nurhadi,S.Pd, bertempat di Aula Hotel Bukit Daun, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Jumat malam (25/9).
.
Acara tersebut, dihadiri 100 peserta, meliputi Pejabat Kemenag daerah Kota dan Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang dan Kompetensi Haji, Perwakilan imigrasi Kediri, Perwakilan Dinkes, Ormas NU,Muhammadiyah Kabupaten Kediri, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia cabang Kediri dan Biro Perjalanan Haji.
.
Saat acara berlangsung, pihak penyelenggara menekankan agar mematuhi protokol kesehatan dengan mengunakan masker, menjaga jarak, menyediakan Handsinitezer, guna mencegah penyebaran virus corona.
.
Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah kantor Kanwil Kemenag Jatim, DR Muhammad Nurul Huda M.Pd, menyampaikan, kegiatan Jamarah bertujuan memberikan pemahaman tentang mekanisme penyelengaraan Haji dan Umroh serta mendengarkan permasalahan yang ada, dengan mendatangkan Anggota DPR RI Komisi VIII Nurhadi,S.Pd.
.
” Ini menjadi pertemuan yang sangat luar biasa antara perumus konsep dengan pelaksana bisa menjadi satu. Sehingga, dengan pelaksanaan kegiatan Jagongan Masalah Umroh dan Haji atau Jamarah, seluruh permasalahan yang ada di masyarakat bisa terserap oleh komisi VIII DPR RI. Terutama yang menjadi kendala pada saat ini, terkait pelaksanaanya ditengah pandemi covid 19. Dan, ini bukan hanya terjadi di Indonesia namun di seluruh dunia” ujarnya
.
Sementara dilokasi yang sama Anggota DPR RI Komisi VIII Nurhadi,S.Pd, mengatakan, selama ini ada beberapa permasalahan yang sering disampaikan masyarakat di DPR. Diantaranya, terkait perizinan, pelaksanaan Haji dan Umroh. Bahkan, ia dan rekan-rekan di Senayan mempertanyakan seputar transparansi anggaran dan beberapa isu yang beredar, setelah pemerintah membatalkan keberangkatan Haji tahun ini karena pandemi Covid-19.
.
” Transparansi anggaran, sudah kami bahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu pada Senin, 6 Juli 2020 lalu” ungkapnya, Sabtu (26/9)
.
Politisi Partai NasDem ini menambahkan, bahkan tadi dalam pelaksanaan kegiatan Jamarah ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas, Senin (27/9) bersama Staff Ahli untuk segera dicarikan solusinya. Pertama mengenai tidak adanya anggaran monev di Kemenag daerah.Padahal, merupakan ketentuan yg harus dilaksanakan.
.
Kedua, terkait dengan pembatalan pemberangkatan Haji, idealnya pengembalian atau pencairan itu sekitar 2 minggu. Namun, kasus yang terjadi baru sekitar 2 bulan infonya baru cair. Bahkan di Kediri, pembatalannya dilakukan sekitar tahun 2017, tapi hingga kini masih menanyakan pencairannya.
.
” Menurut saya, harusnya ada notifikasi oleh Kemenag daerah khususnya di bagian Seksi urusan Haji terkait dengan pencairannya. Sehingga, Kemenag di daerah bisa memberikan kepastian jawaban kepada pihak terkait” tandasnya.
.
Kemudian ketiga, adanya kasus dari pihak Bank yang tidak mau mencairkan hasil pembatalan keberangkatan Haji.
.
” Hal ini terungkap, dari hasil aspirasi atau pertanyaan masyarakat yang akan saya perjuangkan, hingga permasalahan ini tidak menjadi berlarut larut” pungkasnya.
TOTAL KOMENTAR (0)