Anggota DPR RI

PROFIL ANGGOTA
Drs. H. MULYADI, MMA.
No.Anggota
87
Fraksi
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Daerah Pemilihan
JAWA BARAT V
MEDIA SOSIAL
KALENDER
  • Agenda Acara

Soal Pemberian IPKA Dua Kapal China, Mulyadi: Jangan Kesampingkan Asas Cabotage

31 Januari 2020 / KEGIATAN

Langkah pemerintah menerbitkan Izin Pelayaran Kapal Asing (IPKA) kepada dua kapal kabel milik China (cable ship Fu Hai dan cable ship Bold Maverick) menuai kritik dari banyak kalangan. Salah satunya dari Anggota Komisi V DPR RI Asal Partai Gerindra, Muyadi.

 


“ Ini jadi pelajaran bagi semua komponen bangsa Indonesia bahwa penegakan kedaulatan adalah tanggung jawab kita bersama. Kedaulatan negara harus kita jaga agar Indonesia dihormati oleh bangsa manapun,” tegasnya.Mulyadi mengingatakan pemerintah tak boleh mengesampingkan asas cabotage yang sudah dianut oleh Indonesia selam ini. Alasan apapun, lanjutnya, tak bisa jadi pembenaran atas pelanggaran aturan yang berdampak pada runtuhnya kedaulatan negara.

Terkait surat terbuka dari Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Bersatu (FSP BUMN Bersatu), yang meminta pencabutan izin pelayaran pada dua kapal China itu, Mulyadi menyampaikan dukungannya. Dimata Mulyadi surat terbuka tersebut mewakili aspirasi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu dia meminta pemerintah tak mengabaikanya.

“Pemerintah dalam hal ini sebaiknya mengundang FSP BUMN untuk duduk bersama membahas hal tersebut,”ujarnya.

Menurut Mulyadi, hal itu penting di lakukan untuk memperjelas duduk perkara pemberian izin pelayaran tersebut. Sehingga kedepannya tak ada lagi kebijakan yang dibuat secara sembrono hingga melabrak aturan yang berlaku dan mencederai upaya penegakan kedaulatan atas wilayah maritim Indonesia.

Sebelumnya Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Bersatu (FSP BUMN Bersatu) mengungkapkan kepriahtinan atas penerbitan izin pelayaran bagi kapal berbendera asing (IPKA). Penerbitan IPKA itu dinilai FSP BUMN Bersatu telah menabrak asas cabotage yang sudah dianut oleh negara Indonesia. Keprihatinan FSP BUMN itu di tuangkan dalam surat terbuka untuk Presiden Jokowi yang didalamnya meminta pembatalan izin pelayaran bagi cable ship Fu Hai dan cable ship Bold Maverick.

TOTAL KOMENTAR (0)