Beranda / Profil
PROFIL UU
Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan darat (lembaran negara Tahun 1950 No.28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/ditambah, Pun Undang-undang darurat No.28
Nomor
2
Tahun
1959
PROFIL UU
Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan darat (lembaran negara Tahun 1950 No.28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/ditambah, Pun Undang-undang darurat No.28
Nomor
2
Tahun
1959
MENU UU
Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan darat (lembaran negara Tahun 1950 No.28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/ditambah, Pun Undang-undang darurat No.28
Nomor
: 2
Tanggal Disahkan
: 12 Februari 1959
Tanggal Diundangkan
: 20 Februari 1959
LN
: 4
TLN
: -
Abstrak
- PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT - PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND – PERATURAN - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT
1959
UU NO. 2, LN 1959/NO. 4, TLN NO. - , LL SETNEG : 19 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT
SEBAGAIMANA KEMUDIAN TELAH DIUBAH/DITAMBAH, UNDANG-UNDANG DARURAT NO.28 TAHUN 1950, UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1951, UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1952 DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1954) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
- Pemerintah berdasarkan Pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 dan kemudian telah mengubah/menambah Undang-undang Darurat tersebut dengan Undang-Undang Darurat No. 28 tahun 1950 selanjutnya berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah mengubah/menambah lagi Undang-undang Darurat tersebut pertama hingga tiga kali, semua dengan Undang-undang Darurat, berkenaan dengan hal tersebut peraturan-peraturan yang termaktub dalam semua Undang-undang Darurat tersebut di atas perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.
- Dasar Hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 89, 97, dan 119 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat.
CATATAN :
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 20 Februari 1959, dan mempunyai daya surut sampai 1 Januari 1950, kecuali ketentuan yang termaktub dalam Pasal 23 nomor 11.
- Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 24 perubahan pasal.
- Penjelasan - hlm.
-
Bidang
- Komisi XI
Status
- Menetapkan UU Drt. - No. 19 / 1950
- Mengubah UU Drt. - No. 11 / 1951
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
No | Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan | Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 22/2009 | TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA |
2. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 23/2009 | TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,
TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
3. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 16/2008 | TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA |
4. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 17/2008 | TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
5. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 13/2006 | TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK
PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/ PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
6. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 14/2006 | TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK
PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/ PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA |
7. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 26/2007 | TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA |
8. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 27/2007 | TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
9. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 36/2003 | TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA |
10. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 37/2003 | TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
11. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 32/2001 | Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu Dan Anak Yatim-piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia |
12. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 33/2001 | Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu Dan Anak Yatim-piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia |
13. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 5/1987 | TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG HILANG |
14. | Pasal - Ayat - | Peraturan Pemerintah No. 21/1985 | TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEME RINTAH NOMOR 32 TAHUN 1977 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM-PIATU ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
|