Beranda / Profil
PROFIL UU
Keimigrasian
Nomor
9
Tahun
1992

Keimigrasian

Nomor
: 9
Tanggal Disahkan
: 31 Maret 1992
Tanggal Diundangkan
: 31 Maret 1992
LN
: 33
TLN
: 3474
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • KEIMIGRASIAN

    1992

    UU NO. 9, LN 1992 / NO. 33, TLN. NO. 3474, LL SETKAB : 57 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN

    - Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang keimigrasian dalam suatu Undang undang.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Masuk dan Ke Luar Wilayah Indonesia; Pencegahan dan Penangkalan; Keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia; Surat Perjalanan Republik Indonesia; Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana.

    CATATAN :

    - Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Maret 1992.
    - Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya di bidang keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
    - Ketentuan keimigrasian bagi lalu lintas orang di daerah perbatasan dapat diatur tersendiri dengan perjanjian Lintas Batas antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini.
    - Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 68 Pasal.
    - Penjelasan 28 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Mencabut Stbl. - Stbl 1916 No. 47, Stbl 1949 No. 330, Stbl 1949 No. 331
  • Mencabut UU Drt. - UU Drt 42/1950, UU Drt No. 9/1953, UU Drt No. 8/1955, UU Drt No. 9/1955, UU Drt No. 14/1959
  • Diubah UU - UU No. 37/2009
  • Dicabut UU - UU No. 6/2011
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/2004
    TENTANG Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Pnbp Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
    2.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 18/2005
    TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
    3.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 38/2005
    TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
    4.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 32/1994
    Tentang VISA, IZIN, MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
    5.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 30/1994
    Tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN
    6.
    Pasal 17
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 30/1994
    Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan
    7.
    Pasal 23
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 30/1994
    Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan
    8.
    Pasal 28
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 18/2005
    Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian
    9.
    Pasal 37
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 36/1994
    Surat Perjalanan Republik Indonesia
    10.
    Pasal 46
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/1994
    Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian
    11.
    Pasal 5
    Ayat -
    Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.GR.02.01/2014
    Tempat Pemeriksaan Imigrasi
    12.
    Pasal 7
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 18/2005
    Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian