Profil Perkara

No. Perkara
7/PUU-XX/2022
Tanggal Registrasi
05 Januari 2022
Objek Perkara
Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Inti Masalah
• Ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) ditolak berbagai elemen bangsa. (vide Perbaikan Permohonan hal. 4 yang kemudian ditambahkan kutipan dari berbagai tokoh mulai dari hal. 18 sampai dengan hal. 29) • Ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tidak tepat dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) karena sudah diberikan penegasan batasan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. (vide Perbaikan Permohonan hal. 5) • Pasal 222 UU Pemilu membatasi Pemohon untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan/alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (vide Perbaikan Permohonan hal. 9) • Pasal 222 UU Pemilu membatasi hak memilih dan dipilih dalam pemilu (vide Perbaikan Permohonan hal. 10) • Presidential threshold menghilangkan hakikat kedaulatan rakyat dan hak dasar yang dimiliki manusia untuk menentukan nasibnya (vide Perbaikan Permohonan hal. 10) • Presidential threshold berdampak terhadap penyelenggaraan adrninistrasi pemerintahan karena pengaruh koalisi partai politik menyebabkan warga masyarakat sebagai objek (vide Perbaikan Permohonan hal. 13) • Presedential threshold gagal memperkuat sistem presidensil yang mampu melaksanakan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara (vide Perbaikan Permohonan hal. 13) • Presidential threshold memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensil (vide Perbaikan Permohonan hal.16-17) • Pemberlakuan presidential threshold memunculkan fenomena pembelian kandidasi (candidacy buying) (vide Perbaikan Permohonan hal. 27)
Data Pemohon
Data Kuasa Hukum Pemohon
Data Perbaikan
Data Kehadiran
Data Putusan