Profil Perkara

No. Perkara
42/PUU-XX/2022
Tanggal Registrasi
22 Maret 2022
Objek Perkara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Inti Masalah
1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonanya Pasal 222 UU a quo bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukan UUD NRI Tahun 1945 terkait makna dari kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi. 2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonanya Pasal 222 UU a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terkait perspektif Tri Tunggal perintah konstitusi. 3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonanya Pasal 222 UU a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasl 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terkait kesadaran dan pemahaman Para Pemohon yang sudah mendelegasikan hak konstitusional untuk memilih pasangan calon 2024 kepada anggota DPR dan/atau Parpol yang dipilihnya di tahun 2019. 4. Bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonanya Pasal 222 UU a quo bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. 5. Bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonanya Pasal 223 UU a quo bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonanya Pasal 223 UU a quo multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum sehingga dimaknai dan dilaksanakan sebagai hak prerogative ketua umum partai politik dalam pemilihan capres/cawapres sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 7. Bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonanya Pasal 223 UU a quo tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang berakibat berlanjutnya koalisi taktis demi kepentingan jangan pendek parti politik.
Data Pemohon
Data Kuasa Hukum Pemohon
Data Perbaikan
Data Kehadiran
Data Putusan