Profil Perkara

No. Perkara
121/PUU-XII/2014
Tanggal Registrasi
Data tidak ditemukan.
Objek Perkara
Pengujian Undang-undang Nomor 21 Thaun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) dan (4) Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945
Inti Masalah
Ketentuan pasal 6 ayat (2) dan (4) di atas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, menurut para Pemohon ketentuan pasal a quo adanya pengaturan pengangkatan anggota DPRP disebabkan berdasarkan jumlah asli orang Papua yang menjadi anggota DPRD Provinsi Papua sangat sedikit, sehingga dalam berbagai kebijakan dalam perlindungan, keberpihakan, penghormatan, pemajuan dan pengakuan terhadap masyarakat orang asli Papua tidak terlindungi bahkan dapat mengancam eksistensi keberadaan orang asli Papua. Pengajuan oasal a quo adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengisian anggota DPRP melalui dipilih yang mengambil hak dari keanggotaan DPRP melalui pengangkatan apabila norma hukum diterapkan, sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan, padahal hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan.
Data Pemohon
Data Kuasa Hukum Pemohon
Data Perbaikan
Data Kehadiran
Data Putusan