Adanya perkembangan kondisi sosial politik.

- Adanya ketidak merataan perolehan kesempatan pendidikan yang terjaadi pada kelompok ;

a. masyarakat pedesaan dan atau masyarakat yang berada di daerah terpencil

b. keluarga yang kurang beruntung baim dariu segi ekonomi, sosisal, dan budaya

c. wanita dan penyandang cacat

- Masalah relevansi pendidikan untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja global

Tujuan :

Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mewujudkan pemerataan kesempatan, relevansi, mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

• Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia ke empat.
• Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah beberapa kali di uji oleh Mahkamah Konstitusi, dan beberapa norma pasalnya telah dinyatakan tidak berlaku diantaranya adalah:   

1. Pasal 50 ayat (3) (Putusan Nomor 5/PUU-X/2012)
2. Frasa "bertanggungjawab" dalam Pasal 6 ayat (2) harus dimaknai "ikut bertanggungjawab", frasa "yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya" dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dinyatakan tidak berlaku, dan frasa “badan hukum pendidikan”
3. Pasal 53 dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu (Putusan Nomor 11, 14, 21, 126, dan 136/PUU/VII/2009

Dengan dinyatakannya UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

1. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi X untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

RUU ini pada Prolegnas Tahun 2010-2014 masuk dalam Long List.