1. Substansi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memiliki ketidaksempurnaan dan pada tahap implementasinya pun mengalami persoalan-persoalan di kemudian hari. Apalagi jika dikaitkan dengan undang-undang yang lahir kemudian, seperti seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta undang-undang tentang APBN yang ditetapkan tiap tahun.
2. Beberapa persoalan yang mengemuka di antaranya adalah mulai dari definisi keuangan negara sendiri, pengelolaan dana pihak ketiga (trustee fund seperti dana haji, dana abadi umat), pengelolaan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara sampai saat ini belum bisa mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat, bahkan untuk postur ABPN 2012 dan 2013 terkuras pada pos belanja pegawai dan belanja barang dibandingkan dengan belanja modal yang diharapkan akan mengagregasi pertumbuhan.
3. Kemudian dalam proses penyusunan anggaran lebih mengakomodasi keinginan kementerian/lembaga yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran dibandingkan mengakomodasi perencanaan seperti tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di sinilah seringkali ada hubungan yang terputus antara perencanaan dan penganggaran.
4. Selain itu, masalah yang sering mengemuka dalam implementasi UU No. 17 Tahun 2003 adalah masalah evaluasi dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Meskipun UU No. 17 Tahun 2003 telah menganut anggaran berbasis kinerja dan kewajiban untuk memberikan laporan pelaksanaan penggunaan anggaran pada pertengahan tahun anggaran yang bersangkutan kepada DPR/DPRD, fakta menunjukkan bahwa banyak kementerian atau lembaga yang pada saat memberikan laporan semester berkinerja kurang baik dengan indikator rendahnya penyerapan anggaran, namun di saat yang sama, kementerian atau lembaga tersebut malah sering mengajukan anggaran tambahan. Oleh karena itu, penting untuk diatur dalam undang-undang ini evaluasi oleh DPR/DPRD atas pelaksanaan penggunaan anggaran yang disampaikan kementerian/lembaga sebagai bagian mekanisme kontrol dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan akan menjadi alat ukur DPR/DPRD untuk membahas perubahan APBN/APBD.
5. Hal penting lain yang sering dikeluhkan pengelola BUMN adalah mengenai kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pemerintah dalam perusahaan Negara, perusahaan daerah dan badan hukum.

Tujuan Penyusunan:

Menyediakan kajian yang secara imiah dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan isu-isu perubahan UU Keuangan Negara baik kajian studi pustaka maupun hasil pengumpulan data di lapangan sebagai bahan dasar perumusan perubahan atas UU Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terukur dan terencana sesuai dengan penggunaannya dan kebutuhan seluruh rakyat;

1. Ruang Lingkup
2. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
3. Penyusunan dan Penetapan APBN
4. Penyusunan dan Penetapan APBD
5. Hubungan Keuangan antara Pemerintah, dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Serta Pemerintah/ Lembaga Asing
6. Hubungan Keuangan antara Pemerintah, dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, Serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
7. Pelaksanaan APBN dan APBD
8. Pengawasan Pelaksanaan APBN dan APBD
9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD
10. Pemeriksaan Pelaksanaan APBN dan APBD.

Amanat dari Bab VIII Pasal 23C mengenai Hal Keuangan pada Undang-Undang Dasar 1945.

1. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi XI untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.
2. Pada periode keanggotaan 2009-2014 sudah sampai Tahap Pembicaraan Tingkat I, namun belum selesai karena masih dalam Tingkat RDP dan RDPU. Pemerintah belum mengirimkan pejabat yang berwenang.