Masih terdapat substansi pasal-pasal yang kurang berkesesuaian dan belum jelas serta bertentangan satu dengan yang lainnya, diantaranya:

1. Lembaga Sensor Film dibiayai dari APBN dan dapat didukung oleh APBD
2. Lembaga Sensor Film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor
3. Pengelola dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan kepada masyarakat

Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya industri perfilman Indonesia yang kuat, bermartabat dan berkualitas.

Pengaturan meliputi:

1. Politik kebijakan perfilman nasional yang mendukung terciptanya industri perfilman yang kuat, bermartabat dan berkualitas yang menjamin adanya kemerdekaan berekspresi dan berkreasi sesuai dengan kepribadian bangsa dan tujuan berbangsa dan bernegara.
2. Seluruh aspek yang berkaitan dengan perfilman yang meliputi produksi, distribusi, dan pemasaran film.

Kontrol dan supervisi terhadap industri perfilman nasional.

Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28J,Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Judul RUU ini baru diusulkan oleh Komisi I untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019